KUPANG – JURNAL POLISI
Kabar baik bagi para pekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah Provinsi NTT resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen atau Rp146.543 dibandingkan UMP Tahun 2026 yang sebelumnya sebesar Rp2.455.498.
Kenaikan ini menjadi perhatian penting bagi dunia ketenagakerjaan di NTT. Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian upah bukan sekadar perubahan angka, melainkan bagian dari upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan menjamin kepastian pengupahan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 421/KEP/HK/2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/26 tertanggal 16 November 2026 yang meminta seluruh gubernur mempercepat penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan bahwa penetapan besaran UMP tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari serikat pekerja, asosiasi pengusaha (APINDO), akademisi hingga birokrasi melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Menurut Gubernur Melki, proses perhitungan dilakukan dengan mengacu pada formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, dengan menggunakan nilai Alpha sebesar 0,70.
“Hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan kepada Gubernur untuk menetapkan UMP Tahun 2027 pada nilai Alpha 0,70, sehingga tingkat kenaikan UMP-nya mencapai sebesar 5,97 persen atau Rp146.543 hingga mencapai UMP Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441 atau lebih tinggi dari UMP tahun 2026 sebesar Rp2.455.498,” ujar Gubernur Melki dalam konferensi pers di Lantai I Kantor Gubernur NTT, Jumat (20/11/2026).
Lebih lanjut, Gubernur Melki menegaskan bahwa penetapan UMP merupakan instrumen perlindungan normatif bagi pekerja, khususnya mereka yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.
Ia mengingatkan seluruh perusahaan dan pemberi kerja agar mematuhi ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah. Bahkan, perusahaan yang selama ini telah memberikan upah di atas standar UMP tidak diperbolehkan menurunkan besaran upah tersebut.
“Penetapan UMP oleh Gubernur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sehingga kepada perusahaan atau usaha-usaha lain yang telah menetapkan upah minimum di atas upah minimum provinsi, dilarang untuk diturunkan,” tegas Melki.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kenaikan UMP harus berjalan seiring dengan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perlindungan pekerja. Dengan demikian, pekerja tidak hanya mendapatkan kepastian mengenai standar upah minimum, tetapi juga perlindungan terhadap hak pengupahan yang telah diterima.
UMP NTT Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441 mulai berlaku efektif pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.
Untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan sesuai ketentuan, Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Pengupahan akan melaksanakan monitoring serta pengawasan secara berkala terhadap penerapan UMP di lapangan.
Publik kini menantikan bagaimana kebijakan tersebut benar-benar dijalankan oleh perusahaan dan pemberi kerja di seluruh wilayah NTT. Sebab, kenaikan upah tidak boleh hanya menjadi keputusan administratif yang tertulis di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang nyata.
Pada akhirnya, kesejahteraan pekerja bukan hanya persoalan nominal upah, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap hak, kepastian penghasilan, dan keadilan dalam hubungan industrial.
Jurnalis: Dhika Ahmad M
