Bandung – jurnalpolisi.co.id
Sebagai bagian dari implementasi program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung menggelar program “Kampung Tertib Adminduk”. Program ini difokuskan pada layanan jemput bola yang menyasar wilayah pelosok yang selama ini sulit dijangkau.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, Yudi Abdurahman, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak sipil setiap warga, terutama di bidang administrasi kependudukan.
“Adminduk adalah hak dasar warga yang harus dipenuhi oleh negara. Melalui program ini, kami turun langsung ke desa-desa terpencil, termasuk yang menghadapi kendala akses dan jaringan, untuk memastikan layanan Adminduk bisa diterima merata,” ujar Yudi pada Jumat, 30 Mei 2025.
Tidak hanya menyediakan layanan pembuatan dokumen seperti KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan kematian, serta KIA, program ini juga mencakup kegiatan sosialisasi, edukasi, hingga konsultasi terkait pentingnya administrasi kependudukan.
Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil berkoordinasi dengan pemerintah desa, Ketua RW dan RT, serta tokoh masyarakat setempat. Yudi menekankan pentingnya sinergi semua pihak agar masyarakat lebih memahami urgensi memiliki dokumen resmi kependudukan.
“Masih banyak daerah dengan keterbatasan sarana dan prasarana, terutama internet dan jarak ke layanan. Oleh karena itu, kami hadir langsung untuk memberi solusi konkret,” tambahnya.
Program ini telah dijalankan di sejumlah wilayah, seperti Kecamatan Cangkuang, Pasirjambu, Kutawaringin, hingga Pangalengan. Hasilnya cukup signifikan, dengan ribuan dokumen berhasil diterbitkan.
Berikut rincian layanan yang telah dilakukan:
Cetak KTP-el: 468 dokumen
Perekaman KTP-el: 107 orang
Kartu Keluarga: 908 dokumen
KIA: 551 dokumen
Akta Kelahiran: 294 dokumen
Akta Kematian: 70 dokumen
Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD): 52 akun
Melihat tingginya animo masyarakat dan efektivitas pelaksanaan, Disdukcapil Kabupaten Bandung berencana melanjutkan program ini secara berkala dengan penyempurnaan teknis dan jangkauan wilayah yang lebih luas.
“Program ini akan terus kami lanjutkan untuk menjangkau lebih banyak daerah yang selama ini belum terlayani maksimal. Harapannya, seluruh masyarakat bisa hidup dalam keteraturan administrasi kependudukan,” tutup Yudi.***
( DARMANTO-INVESTIGASI JP )
