DUMAI, JurnalPolisi.co.id Persoalan banjir di Kota Dumai kembali menjadi perhatian pemerintah daerah. Wali Kota Dumai, H. Paisal, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Pengendalian Banjir bersama jajaran Pemerintah Kota Dumai, perusahaan serta badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Rakor tersebut menegaskan bahwa penanganan banjir tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah.
Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk menangani persoalan tata kelola air secara menyeluruh, mulai dari kawasan hulu hingga hilir.
Paisal mengatakan, persoalan banjir membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menangani berbagai infrastruktur pengendali aliran air.
Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Kita membutuhkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor agar persoalan drainase, embung, pintu air hingga kanal dapat ditangani secara menyeluruh, dari hulu sampai ke hilir,” ujar Paisal.
Sejumlah langkah yang didorong melalui koordinasi lintas sektor antara lain normalisasi embung dan kanal, pembangunan maupun perbaikan pintu air, serta peningkatan kapasitas drainase pada sejumlah lokasi yang dinilai rawan mengalami genangan.
Langkah tersebut diarahkan agar sistem pengendalian air tidak hanya berfokus pada titik genangan, tetapi juga memperhatikan konektivitas saluran dan kemampuan kawasan dalam menampung serta mengalirkan air.
Selain penanganan melalui kolaborasi lintas sektor, Pemko Dumai juga menyatakan telah menganggarkan pembangunan dan perbaikan sejumlah drainase strategis pada 2027.
Di antaranya berada di kawasan Jalan Putri Tujuh, Jalan Sultan Syarif Kasim dan Jalan Yos Sudarso.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat infrastruktur drainase di kawasan yang membutuhkan peningkatan kapasitas pengaliran air.
Paisal berharap seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan komitmen dan peran masing-masing secara optimal.
Menurutnya, persoalan banjir membutuhkan kerja bersama dan tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi.
Dengan kerja bersama, kita ikhtiar meminimalisir banjir dan menciptakan Kota Dumai yang lebih nyaman bagi masyarakat,” katanya.
Rakor lintas sektor ini sekaligus menempatkan pengendalian banjir sebagai agenda bersama antara pemerintah daerah, perusahaan dan BUMN yang beraktivitas di Kota Dumai.
Efektivitas langkah tersebut nantinya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, termasuk konsistensi normalisasi saluran, peningkatan kapasitas drainase serta koordinasi pengelolaan aliran air dari hulu hingga hilir.
( Merli Sinaga )
