OMI WUWUR DI-PHK SPBU WAIJARANG! SURAT PEMBERHENTIAN BUKA POLEMIK, MANAJEMEN DAN KARYAWAN BEDA KETERANGAN

LEMBATA — JURNAL POLISI

Kabar pemberhentian Dominikus Yunior Loni Wuwur, yang akrab disapa Omi Wuwur, dari jabatannya sebagai Pengawas Penjualan merangkap Teknisi SPBU 5686204 Waijarang, Kabupaten Lembata, mulai menjadi sorotan.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Omi Wuwur tertuang dalam surat PT Satu Lembata Development Nomor: 006/PHK/SLDEV/XI/2026.

Dalam surat tersebut, perusahaan menyatakan hubungan kerja dengan Omi Wuwur berakhir terhitung sejak 20 November 2026.
Namun, di balik keputusan pemberhentian itu, muncul perbedaan keterangan antara pihak perusahaan dan Omi Wuwur mengenai proses pembinaan, surat peringatan, hingga dugaan persoalan yang menjadi bahan evaluasi manajemen.

Berdasarkan dokumen pemberhentian yang diterima wartawan media ini, , PT Satu Lembata Development mencantumkan sejumlah dasar dalam mengambil keputusan terhadap Omi Wuwur.

Pertama, surat perjanjian kontrak kerja Nomor: 001/PKK/PNWS/SLDEV/VIII/2026 tanggal 1 Agustus 2026, khususnya Pasal 2 ayat 1 sampai 3 mengenai tata tertib perusahaan dan Pasal 9 ayat 1 sampai 3 tentang pemutusan hubungan kerja.

Kedua, surat peringatan Direktur PT Satu Lembata Development Nomor: SP.001/DIR/SLDEV04/X/26, yang disebut sebagai surat peringatan pertama dan terakhir kepada Omi Wuwur, berikut tanda terima.

Ketiga, surat pernyataan bermeterai yang disebut telah ditandatangani oleh Omi Wuwur, dengan Nomor: 002/SPN/SLDEV/XI/2026, tertanggal 3 November 2026.

Keempat, perusahaan mencantumkan insiden kegaduhan dan keributan yang terjadi di SPBU 04 Waijarang pada 11 November 2026, antara Omi Wuwur selaku pengawas penjualan dan Ahmad Mas selaku wartawan Media Jurnal Polisi.

Dalam surat tersebut, manajemen menyebut insiden itu terjadi ketika pelayanan BBM sedang berlangsung dan dinilai berdampak terhadap nama baik PT Satu Lembata Development serta SPBU 04 Waijarang.
Atas dasar tersebut, perusahaan memutuskan mengakhiri hubungan kerja dengan Omi Wuwur dari posisi Pengawas Penjualan merangkap Teknisi.

Omi Wuwur Ketika dikonfirnasi ketika dikonfirmasi awak media, Sabtu ( 21/11/26) membenarkan dirinya telah diberhentikan dari jabatan tersebut.
Namun, ia menyampaikan keberatan terhadap proses pemberhentian yang dilakukan perusahaan. ungkapnya
.
Menurut Omi, selama bekerja dirinya tidak pernah menerima surat peringatan pertama, kedua, maupun ketiga sebagaimana yang dipahami dalam proses pembinaan karyawan.

Ia mengaku terkejut ketika menerima surat pemberhentian yang mencantumkan surat peringatan pertama dan terakhir sebagai salah satu dasar keputusan perusahaan.
“Saya kaget menerima surat pemberhentian. Selama ini saya tidak pernah menerima surat peringatan SP 1, 2 dan 3,” ungkap Omi.

Omi juga menyatakan akan menempuh jalur hukum untuk mencari kejelasan atas pemberhentian dirinya.
Ia menilai keputusan tersebut telah merugikan dirinya secara pribadi dan berdampak terhadap nama baiknya.
Meski demikian, Omi menduga pemberhentian dirinya tidak semata-mata berkaitan dengan insiden bersama wartawan beberapa pekan sebelumnya.
Menurutnya, persoalan tersebut telah ditempuh melalui ruang perdamaian dan dinyatakan selesai.

Selain insiden dengan wartawan, Omi Wuwur juga mengungkapkan adanya persoalan lain yang menurutnya berkaitan dengan koordinasi harga BBM jenis solar kepada salah seorang pemilik kapal.
Ia membantah bahwa permintaan tersebut merupakan inisiatif pribadinya.

Omi mengklaim koordinasi itu dilakukan atas arahan General Manager SPBU Waijarang, Longginus Lega, untuk membicarakan kemungkinan penyesuaian harga guna mendukung biaya operasional SPBU.
“Itu tidak benar, karena yang menyuruh saya adalah General Manager. Nko, tolong koordinasi dengan Siong kalau bisa kasih naik harga sedikit untuk biaya operasional di SPBU,” terang Omi, mengutip percakapan yang menurutnya menjadi dasar koordinasi tersebut.

Omi menjelaskan, pemilik kapal bernama Siong awalnya meminta harga Rp8.500, tetapi keberatan ketika pembicaraan mengenai kenaikan harga disampaikan.
Menurut Omi, Siong kemudian berkomunikasi langsung dengan GM Longginus Lega dan menyampaikan keberatannya.

Ia menegaskan bahwa komunikasi tersebut menggunakan telepon genggam miliknya, tetapi dirinya mengaku hanya menjalankan koordinasi berdasarkan arahan atasan.
“Itu bukan perintah dari saya secara pribadi, melainkan perintah dari GM Longginus Lega. Dan koordinasi itu menggunakan handphone saya,” tegasnya.

Omi menyatakan akan mencari titik terang melalui jalur hukum apabila proses tersebut telah ditempuh.
“Saya akan mencari titik kebenaran atas dugaan siapa yang telah mencoreng nama baik saya,” ujarnya.

Sementara itu, General Manager SPBU 04 Waijarang, Longginus Lega, ketika dikonfirmasi awak media pada Sabtu (21/11/2026), menegaskan bahwa keputusan pemberhentian Omi Wuwur tidak diambil secara tiba-tiba.

Menurut Longginus, perusahaan telah melakukan sejumlah tahapan pembinaan dan evaluasi internal sebelum memutuskan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan bersangkutan.
“Perusahaan sudah berproses. Sebelumnya sudah diberikan surat peringatan pertama dan terakhir. Bahkan, yang bersangkutan juga sudah menandatangani surat pernyataan,” ungkap Longginus.

Ia menjelaskan, persoalan yang menjadi bahan evaluasi manajemen bukan hanya insiden dengan wartawan, tetapi juga sejumlah kejadian sebelumnya yang dinilai berdampak terhadap citra perusahaan dan kualitas pelayanan SPBU.
Salah satu kejadian yang turut disinggung adalah perselisihan antara karyawan dengan seseorang bernama Marsel Welan di lingkungan SPBU.

Menurut Longginus, peristiwa tersebut telah menjadi perhatian perusahaan dan berujung pada teguran keras.
Namun, rincian kejadian, bentuk teguran, serta dokumen pendukungnya belum dijelaskan secara terperinci kepada publik.

Longginus juga mengingatkan bahwa SPBU merupakan area pelayanan publik dengan risiko tinggi, terutama ketika aktivitas pengisian BBM sedang berlangsung.
Karena itu, setiap karyawan dituntut menjaga sikap, mengendalikan emosi, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan keributan.
“Area pelayanan itu sangat rawan. Bayangkan kalau konsumen dan orang-orang yang berada di lokasi ikut tersulut emosi, kemudian terjadi keributan. Itu sangat berbahaya dan tidak boleh terjadi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi perhatian utama seluruh karyawan.
Menurut Longginus, wartawan juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus dihormati ketika menjalankan tugas jurnalistik untuk mencari dan memperoleh informasi.
“SPBU ini seperti toko. Konsumen datang untuk membeli, sehingga kami harus bersikap ramah dan menerima siapa saja, termasuk teman-teman wartawan,” tegasnya.

Longginus mengatakan hubungan antara pengelola SPBU dan insan pers semestinya dibangun atas dasar saling menghormati.
Ia mengakui wartawan memiliki tugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, sementara pengelola SPBU berkewajiban memberikan pelayanan secara profesional.

Di sisi lain, wartawan juga memiliki tanggung jawab menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan Kode Etik Jurnalistik, menjaga independensi, melakukan konfirmasi, serta mengedepankan keberimbangan informasi.
“Hubungan antara pengelola SPBU dan insan pers semestinya dibangun atas dasar saling menghormati, bukan saling berhadapan,” ujarnya.

Manajemen juga menyatakan bahwa surat peringatan, surat pernyataan, serta dokumen internal perusahaan menjadi bagian dari dasar yang dikemukakan dalam keputusan pemberhentian tersebut.
Namun, Longginus mengakui bahwa dokumen-dokumen itu tetap perlu dilihat dalam kaitannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Perbedaan keterangan antara Omi Wuwur dan manajemen SPBU Waijarang kini menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Di satu sisi, perusahaan menyatakan telah melakukan pembinaan, memberikan surat peringatan pertama dan terakhir, serta menerima surat pernyataan yang ditandatangani karyawan.
Di sisi lain, Omi Wuwur membantah pernah menerima surat peringatan sebagaimana yang disebutkan perusahaan dan menyatakan akan menempuh jalur hukum.

Persoalan ini membutuhkan penjelasan yang lebih lengkap mengenai proses pemberhentian, bukti penerimaan surat peringatan, isi surat pernyataan, serta dasar evaluasi yang digunakan perusahaan.
Publik juga perlu memperoleh kejelasan mengenai dugaan koordinasi harga solar yang disampaikan Omi Wuwur, termasuk apakah benar terdapat arahan dari GM dan bagaimana mekanisme penetapan harga BBM tersebut.
Hal ini penting agar persoalan tidak berhenti pada perbedaan pernyataan, tetapi dapat dijelaskan berdasarkan dokumen, fakta, dan keterangan para pihak.

Jurnalis ; Dhika Ahmad M

Tinggalkan Balasan