JURNAL POLISI – PAPUA – Medan berat, jarak antardaerah yang jauh, serta karakteristik gangguan keamanan di Tanah Papua menuntut kesiapan Brimob yang tidak hanya bertumpu pada jumlah personel. Ketersediaan lahan, personel, peralatan, sarana prasarana hingga dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam kajian rencana pembentukan tiga batalyon Pelopor di wilayah tersebut.
Hal itu terlihat saat Teknisi KBR Madya Tk. III Korbrimob Polri, Kombes Pol. Fathoni Riza, Paur Subbagjianstra Bagren Rorenminops Korbrimob KP. Bambang Priyanto, bersama Tim Studi Kelayakan Stamarena Polri dan Korbrimob Polri turun langsung meninjau kesiapan tiga lokasi pada 27 September hingga 3 Oktober 2026.
Tiga wilayah yang menjadi sasaran kajian yakni Kabupaten Maybrat untuk Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Barat Daya, Kabupaten Teluk Wondama untuk Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Papua Barat, serta Kabupaten Jayapura untuk Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Papua. Ketiganya masih berada dalam tahap kajian kelayakan dan persiapan awal.
Di Maybrat, tim mengecek Makoyon sementara di rumah dinas Kapolres Maybrat, lahan sekitar 2 hektare di Kumurkek, serta lahan sekitar 4 hektare di Fatigomi yang telah bersertifikat atas nama Polri. Keterbatasan personel dan Almatsus, seperti kendaraan angkut, kendaraan roda dua, serta perlengkapan PHH, turut menjadi perhatian.
Berlanjut ke Teluk Wondama, tim meninjau kesiapan lokasi sekaligus dukungan masyarakat. Salah satunya berupa rencana hibah lahan sekitar 7 hektare di Kampung Tandia, Kecamatan Rasiey. Kehadiran Brimob di wilayah ini nantinya diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan operasional, tetapi juga mempererat hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat.
Sementara di Kabupaten Jayapura, sekitar 30 hektare lahan di Buper Sentani Timur disiapkan untuk kebutuhan satuan, dengan bangunan bekas asrama atlet PON sebagai Makoyon sementara. Satbrimob Polda Papua relatif lebih siap dari sisi personel dengan 121 anggota yang disiapkan sebagai kekuatan awal. Meski demikian, kebutuhan kendaraan dan perlengkapan PHH masih perlu diperkuat.
Studi kelayakan tersebut menjadi bagian dari pemetaan kesiapan sebelum pengembangan organisasi ditindaklanjuti. Aspek yang dinilai mencakup ketersediaan lahan, sarana prasarana, kekuatan personel, kebutuhan peralatan, dukungan pemerintah daerah dan masyarakat, hingga karakter geografis serta kebutuhan operasional masing-masing wilayah.
Pemetaan itu sekaligus menyesuaikan pola penyebaran kekuatan dengan karakter setiap daerah. Maybrat membutuhkan kemampuan menjangkau kawasan pegunungan sekaligus memperpendek rentang kendali, Teluk Wondama menuntut keseimbangan antara kekuatan operasional dan pendekatan kepada masyarakat, sedangkan Jayapura membutuhkan pola penempatan yang mampu menjangkau wilayah hukum yang luas.
Bagi Korbrimob Polri, penguatan batalyon Pelopor bukan sekadar membangun markas dan menambah personel. Pengembangan satuan harus berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi, pemenuhan Almatsus, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan humanis agar kekuatan yang nantinya dibentuk mampu menghadapi Gangguan Kamtibmas Intensitas Tinggi (GKIT).
Dari Maybrat, Teluk Wondama hingga Jayapura, kajian tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan penguatan Brimob yang lebih dekat, cepat, dan responsif terhadap berbagai tantangan keamanan di Tanah Papua. Tangguh di Timur untuk Indonesia yang Lebih Kuat.
(Mendra)
