JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bandung meraih peringkat ketiga dalam program Integrated Sustainability Indonesia Movement (I-SIM) 2026 kategori pemerintah kabupaten se-Indonesia dengan skor 76,54. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Bandung dalam kategori The Advocator atas kontribusinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Indonesia SDGs Action Awards 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari SDGs Annual Conference 2026 bertema “Kolaborasi Multipihak untuk Percepatan Pencapaian SDGs”.
Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb mengatakan, capaian tersebut menjadi pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai program dan kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang terpenting bukan hanya capaian peringkat, tetapi bagaimana program pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ali.
Salah satu program unggulan yang menjadi bagian dari kontribusi Kabupaten Bandung terhadap SDGs adalah KABANDUNG BANGKIT (Ekosistem Pembiayaan Inklusif dan Pemberdayaan UMKM Berkelanjutan).
Program tersebut dirancang untuk memperkuat akses pembiayaan, pendampingan usaha, legalitas, digitalisasi, serta kemitraan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berdasarkan data ekspos Pemerintah Kabupaten Bandung, jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Bandung meningkat dari 17.755 unit pada 2021 menjadi 72.731 unit pada 2025.
Dalam aspek pembiayaan, program pinjaman dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan telah menjangkau 46.994 pelaku UMKM sepanjang 2022–2025, dengan total realisasi penyaluran mencapai Rp105,45 miliar dan subsidi bunga sebesar Rp10,23 miliar.
Sementara itu, pembinaan dan fasilitasi usaha mikro sepanjang 2024–2025 telah menjangkau 14.598 peserta. Layanan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) juga mencatat 2.866 layanan pendampingan, konsultasi, dan pengembangan usaha selama periode tersebut.
Kontribusi program KABANDUNG BANGKIT terhadap SDGs juga tercermin dalam sejumlah indikator pembangunan. Di antaranya, penurunan tingkat kemiskinan dari 6,19 persen pada 2024 menjadi 6,04 persen pada 2025, serta peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dari 5,04 persen menjadi 6,32 persen pada periode yang sama.
Selain itu, sebanyak 65,9 persen penerima program pinjaman dana bergulir merupakan perempuan. Hal ini menunjukkan dukungan program terhadap penguatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.
Program tersebut juga mendorong peningkatan kelas UMKM, dari 121 unit pada 2024 menjadi 132 unit pada 2025, serta memperkuat kolaborasi multipihak dengan tercatatnya 52 kegiatan kolaborasi selama 2024–2025.
Ali Syakieb menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar program pembangunan berkelanjutan dapat memberikan dampak yang lebih luas.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy juga menekankan pentingnya mengintegrasikan SDGs ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan untuk mempercepat pencapaian target 2030.
Capaian I-SIM 2026 ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Kabupaten Bandung dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, serta masyarakat.(*)
Red (JP)
