Soreang, JurnalPolisi.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung terus memperkuat upaya peningkatan kesadaran administrasi kependudukan (Adminduk) melalui kolaborasi lintas sektor. Bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Disdukcapil menggelar kegiatan sosialisasi Adminduk pada Senin (26/5/2025) di Hotel Grand Sunshine Soreang, dengan mengedepankan pentingnya kepemilikan dokumen resmi dan mutakhir.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, Yudi Abdurahman, menekankan pentingnya data kependudukan sebagai fondasi pelayanan publik dan penentu arah kebijakan pemerintah. Ia menyebutkan, pihaknya telah meluncurkan Program Kampung Tertib Adminduk di tiga desa sebagai bentuk komitmen untuk membangun budaya sadar Adminduk di masyarakat. “Langkah ini akan terus diperluas ke desa-desa lain secara berkala,” ungkap Yudi.
Dalam kesempatan tersebut, Disdukcapil juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah sekolah dalam rangka penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). Yudi menjelaskan bahwa KIA akan menjadi identitas resmi anak yang bermanfaat untuk mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat mulai beralih ke Identitas Kependudukan Digital (IKD) demi kemudahan dan keamanan dokumen melalui perangkat digital.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bandung, Emma Detty Permanawati, menyatakan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan pentingnya Adminduk. Para kader PKK, menurutnya, terus aktif mengedukasi masyarakat melalui berbagai kegiatan tingkat desa dan kecamatan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya dokumen kependudukan.
Untuk mendukung layanan yang lebih cepat dan mudah, masyarakat Kabupaten Bandung kini bisa mengakses berbagai layanan Adminduk melalui aplikasi Bedas Digital Services (BDS). Emma pun mengimbau agar warga memanfaatkan platform ini untuk mengurus dokumen secara praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. “BDS adalah bentuk nyata inovasi digital yang mempermudah warga,” pungkasnya.***
DARMANTO-INVESTIGASI (JP)
