Dilapor Ke Menteri Kehutanan RI Terkait Jual Beli Lahan Kawasan Hutan Secara Ilegal/ 17 November /2026

ROHIL, 17/11/2026, melalui media melaporkan kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia,terkait dugaan jual beli lahan kawasan hutan negara, yang terjadi di KM.29, RT.016,RW.008,Dusun Mekar Jaya, Kepenghuluan Sungai Pinang, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Pasalnya, para pelaku jual beli lahan kawasan hutan di Rokan Hilir diduga melanggar Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusak Hutan. Pelaku perusak hutan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun.

Diberitakan media ini sebelumnya, bahwa dugaan jual beli dan penguasaan lahan yang berada di kawasan hutan negara di Kabupaten Rokan Hilir, kembali menjadi sorotan.
‎
‎Kali ini, perhatian mengarah kepada oknum Penghulu Sungai Pinang berinisial H yang disebut warga diduga menerbitkan dokumen terkait penguasaan atau kepemilikan lahan di kawasan hutan negara.

Hingga Selasa (15/9/2026), oknum penghulu Sungai Pinang tersebut belum memberikan penjelasan kepada media ini, kendati sudah berulang kali dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, namun belum mendapat tanggapan.

Dugaan jual beli kawasan hutan negara itu sebelumnya disampaikan seorang warga Rokan Hilir, Rudi Manurun kepada media ini, Sabtu (12/9/2026). Rudi Manurun menyebut dirinya memiliki sejumlah dokumen yang menurutnya berkaitan dengan penerbitan surat keterangan ganti rugi kepemilikan atau penguasaan tanah kawasan hutan secara ilegal.

Rudi Manurun meminta dugaan itu dikonfirmasi langsung kepada oknum penghulu yang bersangkutan, “mohon kasus jual beli tanah kawasan hutan negara ini dikonfirmasi kepada oknum penghulu, hari ini semua bukti-bukti surat keterangan ganti rugi kepemilikan penguasaan tanah yang ditandatangani oknum penghulu tanpa izin dari Menteri Kehutanan RI,” ujar Rudi Manurun.

Menurut Rudi Manurun, lahan yang dipersoalkan berada di kawasan hutan negara. Ia mengaku telah melakukan konfirmasi ke kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan di Bagan Siapiapi.

Rudi Manurun menyebut pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke Polres Rokan Hilir untuk meminta aparat penegak hukum memeriksa dugaan penguasaan atau transaksi atas lahan yang disebut berada di kawasan hutan negara.

Persoalan lahan tersebut bukan baru kali ini mencuat. Sejumlah masyarakat Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kubu Babussalam, sebelumnya juga mempertanyakan status dan legalitas lahan yang selama bertahun-tahun mereka klaim telah dikuasai.

‎Salah seorang tokoh masyarakat Desa Sungai Pinang, Halomoan Boang Manalu, melalui WhatsApp kepada media ini Senin (9/3/2026), mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut instansi terkait setelah adanya peninjauan lapangan dan pemasangan plang sebagai lahan negara.

Menurut Halomoan Boang Manalu, masyarakat telah menguasai lahan tersebut selama lebih dari 15 tahun berdasarkan surat yang mereka miliki, Ia juga menyebut dalam sekitar dua tahun terakhir lahan tersebut diduga diperjualbelikan oleh Cornelius Tarigan yang disebut mengaku sebagai orang kepercayaan Wisnu dan Hariyanto, kata warga sebagai mantan petinggi PTP.

“Permasalahan kami masyarakat, tanah kami tersebut telah dikuasai dan diduga telah dijual kepada pengusaha,” ujar Halomoan Boang Manalu menyebut sejumlah pihak diduga telah menguasai lahan tersebut dan terdapat aktivitas alat berat di lokasi.

Masyarakat kemudian meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam persoalan tersebut serta memastikan legalitas seluruh dokumen lahan.

Informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah warga mengatakan adanya dugaan transaksi lahan hingga ratusan hektare di wilayah Desa Sungai Pinang, Kecamatan Kubu Babussalam.

Warga menyebut nama Wisnu Prasodjo, Kantan Taher, Hariyanto dan Cornelius Tarigan dalam rangkaian persoalan tersebut, menurut keterangan warga, lahan yang dipersoalkan disebut mencapai sekitar 460 hektare. Warga menduga lahan itu kemudian diperjualbelikan kepada pihak lain.

Salah seorang warga juga menyebut Penghulu Sungai Pinang, Hidayatullah, pernah mengakui telah menerbitkan surat tanah untuk sekitar 100 hektare yang disebut berada di kawasan hutan atas nama Cornelius Tarigan, namun, seluruh tudingan itu masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.

Masyarakat meminta aparat penegak hukum dan instansi kehutanan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Mereka berharap status kawasan, legalitas dokumen, serta pihak yang memiliki kewenangan atas lahan dapat diperiksa secara terbuka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau memang kawasan hutan negara, harus jelas siapa yang menerbitkan surat, atas dasar apa surat itu diterbitkan, dan bagaimana proses transaksi lahannya,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Warga juga meminta aparat menelusuri dugaan transaksi lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, hingga berita ini diterbitkan, Cornelius Tarigan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi media ini melalui WhatsApp.

Hal serupa disampaikan terkait Wisnu Prasodjo, Kantan Taher dan Hariyanto. Konfirmasi telah dilakukan melalui WhatsApp, namun belum memperoleh jawaban.

Oknum Penghulu Sungai Pinang berinisial H juga belum memberikan klarifikasi meski telah berulang kali dikonfirmasi oleh Media sehingga Jurnalis masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan. “sumber” WARTAPENARIAU.

Tim: investigasi Nasional

Tinggalkan Balasan