Sumenep, //Jurnalpolisi.co.id –Program budidaya ikan lele di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, kini menjadi sorotan setelah tim investigasi media menemukan sejumlah indikasi yang memunculkan pertanyaan serius terkait kualitas dan mutu pekerjaan. Temuan berupa penggunaan pasir merah, instalasi pipa yang terlihat tidak tertata, hingga bahan terpal yang dinilai terlalu tipis memantik dugaan bahwa pekerjaan tersebut belum sepenuhnya mengutamakan standar kualitas.
Investigasi lapangan yang dilakukan tim media juga menemukan tidak adanya prasasti maupun papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan. Kondisi ini menambah tanda tanya mengenai transparansi pelaksanaan program, termasuk informasi anggaran, sumber pendanaan, volume pekerjaan, serta kelompok masyarakat penerima manfaat.
Persoalan semakin menarik setelah Suhardi selaku pelaksana pekerjaan dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp. Dalam keterangannya, Suhardi mengakui bahwa material campuran pasangan batu yang digunakan memang berupa pasir merah. Ia berdalih material tersebut dipilih agar campuran dapat melekat saat proses pemasangan pasangan batu.
Pernyataan tersebut justru membuka ruang pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah penggunaan pasir merah tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)? Apakah material yang digunakan telah memenuhi persyaratan mutu konstruksi?
Sebab, alasan bahwa material dapat melekat bukan satu-satunya tolok ukur kelayakan sebuah pekerjaan konstruksi. Kualitas bahan, komposisi campuran, kekuatan pasangan batu, hingga ketahanan bangunan harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar penjelasan lisan pelaksana.
Begitu pula dengan penggunaan terpal yang dinilai sangat tipis dan pemasangan instalasi pipa yang terlihat semrawut. Kedua aspek tersebut perlu diuji untuk memastikan apakah fasilitas budidaya benar-benar layak digunakan dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang.
**AKTIVIS: JANGAN SAMPAI ANGGARAN PUBLIK JADI AJANG MENCARI KEUNTUNGAN**
Salah seorang aktivis yang menyoroti pekerjaan tersebut melontarkan kritik keras. Ia menilai program pemberdayaan masyarakat seharusnya dikerjakan dengan mengutamakan kualitas, bukan sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan.
“Jangan sampai karena terlalu mengejar keuntungan, kualitas pekerjaan justru dikorbankan. Kalau memang ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai masyarakat hanya menerima fasilitas yang kualitasnya jauh dari harapan. Yang dirugikan nantinya adalah kelompok penerima manfaat,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pemerintah dan instansi pengawas tidak menganggap persoalan tersebut sebagai temuan biasa. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran pemerintah wajib dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi, volume, spesifikasi teknis, maupun hasil pekerjaan di lapangan.
**INSPEKTORAT DAN DINAS TEKNIS DIMINTA TURUN TANGAN**
Atas sejumlah temuan tersebut, tim media menyatakan akan membawa persoalan ini kepada dinas teknis terkait dan Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk meminta pemeriksaan menyeluruh.
Inspektorat diminta tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga melakukan pengecekan fisik secara langsung dengan melibatkan tenaga teknis yang berkompeten.
Beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian pemeriksaan meliputi:
1. Kesesuaian penggunaan pasir merah dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
2. Mutu dan kekuatan pasangan batu.
3. Kualitas, ketebalan, serta ketahanan bahan terpal.
4. Kerapian dan fungsi instalasi saluran pipa.
5. Kesesuaian volume pekerjaan dengan RAB dan realisasi anggaran.
6. Transparansi nilai anggaran, sumber pendanaan, serta identitas kelompok penerima manfaat.
7. Kelengkapan papan informasi atau prasasti sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
Jika nantinya ditemukan adanya penyimpangan spesifikasi, kekurangan volume, ketidaksesuaian penggunaan anggaran, ataupun indikasi kerugian keuangan negara, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan dapat mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila memang termasuk dalam ruang lingkup pengaturannya.
**JANGAN SAMPAI PROGRAM PEMBERDAYAAN HANYA BAGUS DI ATAS KERTAS**
Program budidaya ikan lele sejatinya merupakan salah satu upaya meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Karena itu, kualitas fasilitas yang dibangun seharusnya menjadi prioritas utama.
Jangan sampai anggaran telah direalisasikan, pekerjaan dinyatakan selesai, tetapi fasilitas yang diterima masyarakat justru menyisakan persoalan mutu dan ketahanan bangunan.
Publik berhak mengetahui apakah pekerjaan tersebut benar-benar telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan apakah anggaran yang digunakan sebanding dengan kualitas hasil di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, tim media masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari Pemerintah Desa Babbalan, Suhardi selaku pelaksana, serta dinas teknis terkait. Ruang hak jawab tetap terbuka guna memenuhi prinsip keberimbangan, transparansi, dan profesionalitas jurnalistik
(Deddy -JP)
