Bupati KDS Minta Camat Fokus Jaga Wilayah, Rapat Tidak Mendesak Dilakukan Daring

 

 

KAB BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna menginstruksikan kepada seluruh camat serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memaksimalkan kinerja dan pelayanan serta mempercepat realisasi anggaran menjelang akhir tahun 2026.

 

​Dalam arahannya pada kegiatan Rakor Bulanan Pemkab Bandung di Gedung Moh Toha, Jum’at (20/11/2026). Bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) itu meminta agar para camat tidak banyak meninggalkan wilayah kerja mereka.

 

Salah satu poin penting yang ditekankan adalah kehadiran para Camat di wilayah kerjanya masing-masing. Hal ini penting agar setiap permasalahan yang muncul di tingkat Kecamatan dapat segera ditangani.

 

“Mengingat cuaca ekstrem menjelang akhir tahun ini, saya minta para camat tidak melakukan perjalanan ke luar kota, apalagi ke luar negeri. Tetap fokus berada di wilayah tugas masing-masing,” ujar Bupati KDS.

 

Apabila terjadi kondisi darurat akibat cuaca ekstrem seperti banjir, longsor hingga angin puting beliung seperti yang terjadi pada pekan lalu di wilayah Pacira, para Camat diminta segera melaporkannya agar penanganan dapat dilakukan secara cepat.

 

​Untuk menjaga efektivitas kerja sekaligus memastikan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu juga meminta agenda rapat yang tidak terlalu penting dan tidak mendesak, dapat dilaksanakan secara daring atau melalui Zoom.

 

“Dengan begitu, pelayanan dan pengawasan di tingkat wilayah tidak terganggu. Jangan sampai ada kesan, ketika terjadi bencana, pemerintah tidak hadir di tengah masyarakat,” tegas KDS.

 

Selain penguatan pengawasan wilayah, KDS juga menyoroti kinerja keuangan daerah. Ia meminta OPD yang tingkat serapan anggarannya masih di bawah 70 persen untuk segera melakukan percepatan dan perbaikan manajemen pelaksanaannya.

 

Sementara itu, realisasi Pendapatan Daerah saat ini baru tercatat sekitar 74,79 persen, mendorong Bupati memerintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama seluruh OPD penghasil untuk melakukan evaluasi rutin setiap pekan, bahkan setiap hari.

 

Sekretaris Daerah beserta para Asisten pun diminta memimpin langsung penyusunan strategi percepatan agar tidak terjadi kendala pembayaran di akhir tahun.

 

“Kita benar-benar fokus di akhir tahun ini. Jangan sampai terjadi gagal bayar. Kita cari inovasi-inovasi ke depannya supaya pendapatan semakin meningkat, namun tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

 

Terkait dinamika isu nasional yang hangat-hangatnya, KDS juga mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkab Bandung untuk bersikap bijak dan profesional.

 

Jajarannya diminta tidak terjebak melontarkan pernyataan yang kurang tepat di ruang publik, dan menyerahkan sepenuhnya urusan kebijakan tingkat pusat kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Di akhir arahannya, KDS menekankan budaya kerja proaktif. Seluruh perangkat daerah diharapkan menjalankan tugas dan fungsi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing tanpa harus menunggu perintah berulang, termasuk dalam mempersiapkan berbagai agenda penting yang akan datang. (**)

Red (JP)

Tinggalkan Balasan