Jurnalpolisi.co.id, Magelang, – Pemerintah Desa Bigaran bersama BPN Kabupaten Magelang mempercepat legalitas tanah warga melalui program strategis nasional. Oleh karena itu, mereka menggelar Sosialisasi PTSL Tahun 2026 di Aula Balai Desa Bigaran pada Jumat, 27 Februari 2026.
Pertemuan penting ini menghadirkan Kepala Desa Bigaran, perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Polresta, serta tim BPN. Selain itu, puluhan warga Desa Bigaran turut memadati lokasi untuk memahami prosedur pendaftaran tanah sistematis tersebut.
Apresiasi dari Kepala Desa
Kepala Desa Bigaran, Bapak Roh Saifudin Zuhri, membuka acara dengan memberikan apresiasi tinggi kepada instansi terkait. Beliau merasa bersyukur karena warganya mendapatkan prioritas dalam program sertifikasi massal ini.
”Banyak terima kasih kepada BPN Kabupaten Magelang yg memberikan kesempatan pada warga desa Bigaran Kecamatan Borobudur mendapatkan program PTSL,” ujar Roh Saifudin Zuhri dalam sambutannya.
BPN Minta Warga Segera Siapkan Dokumen
Selanjutnya, Bapak Adi Cahyanto selaku Ketua Tim PTSL dari BPN menjelaskan bahwa Desa Bigaran sangat aktif mengajukan permohonan. Akibatnya, BPN memberikan dukungan penuh agar seluruh lahan di desa ini memiliki sertifikat resmi.
”Program PTSL terintegrasi lengkap, jangan kwatir pasti jadi sertifikatnya,” tegas Adi Cahyanto meyakinkan warga.
Namun, Adi meminta warga untuk segera menyiapkan dokumen fisik seperti fotokopi KTP, KK, dan surat riwayat tanah. Selain itu, ia mengingatkan agar warga menghubungi saudara di luar daerah yang memiliki aset lahan di Bigaran supaya segera mendaftar.
Kepastian Hukum dan Biaya Resmi
Perwakilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, Dedi Riyanto, S.H, M.H, turut memberikan edukasi hukum. Beliau menekankan bahwa sertifikat merupakan kunci utama untuk menghindari konflik kepemilikan di masa depan.
”PTSL ini merupakan Program Nasional BPN, agar kepemilikan tanah tidak terjadi konflik terkait kepemilikan tanah, Biaya PTSL ini biayanya cukup Rp. 150 ribu,” jelas Dedi Riyanto.
Pentingnya Konversi Tanah Adat ke SHM
Masyarakat harus memahami bahwa dokumen lama seperti Letter C, Girik, dan Petok D tidak lagi berlaku sebagai bukti sah sejak 2 Februari 2026. Hal ini merujuk pada ketentuan PP No. 18 Tahun 2021 yang mewajibkan konversi dokumen ke Sertifikat Hak Milik (SHM).
Jika warga mengabaikan hal ini, maka tanah tersebut berisiko menjadi milik negara atau memicu sengketa berkepanjangan. Oleh karena itu, warga harus memanfaatkan kuota terbatas program PTSL 2026 ini sebelum pemerintah menutup pendaftaran.
Meskipun sebagian wilayah Bigaran memiliki kontur berbukit, mayoritas warga tetap optimis mengelola lahan pertanian mereka dengan dukungan legalitas yang kuat.
( LK-JP )
