[BERAU, KALTIM – Jurnal Polisi – Beredarnya video pemotongan sapi betina produktif di media sosial memantik sorotan publik dan memunculkan berbagai asumsi. Namun, Kepala UPT Rumah Potong Hewan (RPH), Nanang Ardhiansyah, S.Pt., M.Si., memastikan bahwa informasi yang beredar tidak sepenuhnya menggambarkan kejadian sebenarnya.
Nanang saat diwawancarai pihak Jurnal Polisi pada (28/02/2026) di Ruangannya yang bertempat di UPTD RPH Jl. H.A.R.M Ayoeb, Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, Prov. Kaltim menegaskan, sapi yang terlihat dalam video yang sempat viral tersebut sudah lebih dahulu dipotong di luar RPH sebelum akhirnya dibawa ke lokasi.
“Sapi produktif yang ada di dalam video tersebut kondisinya ketika di RPH sudah dipotong. Pihak RPH hanya memfasilitasi proses pengulitan dan pembersihan, itupun dilakukan di luar jam operasional RPH,” jelasnya.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, sapi tersebut dalam kondisi bunting. Namun beberapa hari sebelumnya, anak sapi (pedet) di dalam kandungan dinyatakan telah mati. Kondisi ini memicu penurunan kesehatan induk secara drastis hingga semakin hari semakin melemah.
Dari hasil pengamatan, sapi tersebut diduga mengalami distokia — kondisi kesulitan melahirkan akibat ketidaksesuaian bobot induk dan bobot calon pedet.
“Sapi produktif tersebut diperkirakan mengalami distokia, yakni kesulitan melahirkan akibat ketidaksesuaian antara bobot induk dan bobot pedet yang berpotensi membahayakan keselamatan keduanya,” terang Nanang.
Dalam kondisi seperti itu, risiko kematian induk sangat tinggi, terlebih jika tidak ditangani dengan fasilitas medis yang memadai.
Nanang menegaskan, sekalipun sapi tersebut datang ke RPH dalam kondisi masih hidup, keputusan yang diambil kemungkinan tetap pemotongan.
Pasalnya, satu-satunya peluang penyelamatan dalam kasus distokia berat adalah melalui persalinan bantuan atau operasi sesar. Namun, fasilitas dan peralatan medis untuk tindakan tersebut tidak tersedia di RPH.
“Kalaupun datang dalam kondisi sapi hidup, opsinya adalah persalinan pembantu atau sesar. Tapi peralatan medis tidak memadai. Itu justru berisiko menyebabkan kontaminasi dan kematian karena tidak didukung standar medis dan kebersihan yang memadai,” tegasnya.
Ia menambahkan, tindakan medis tanpa sarana steril dan peralatan lengkap justru dapat memperburuk kondisi hewan.
Nanang juga mencoba melihat persoalan ini dari sudut pandang pemilik ternak.
“Kalau saya tempatkan diri bukan sebagai Kepala UPTD RPH, tapi sebagai pelaku usaha atau pemilik sapi, di situasi seperti itu saya pun kemungkinan memilih memotong agar tidak terjadi kerugian berkelanjutan dan dagingnya masih bisa dimanfaatkan sebelum terkontaminasi lebih jauh,” ungkapnya.
Menurutnya, ketika kondisi induk terus memburuk dan peluang selamat kecil, keputusan cepat sering kali diambil untuk mencegah kerugian total.
Di sisi lain, Nanang mengakui bahwa persoalan pemotongan sapi betina produktif memang menjadi tantangan serius. Saat ini, angka pemotongan sapi betina produktif tercatat sekitar 48% tertinggi pertama di Kalimantan Timur.
“Nilai pemotongan sapi betina produktif kita sekitar 48%, Ini menunjukkan masih tingginya praktik pemotongan sapi betina produktif. Kami selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka tersebut, namun pada akhirnya pelaku usaha dan pemilik ternaklah yang memiliki andil besar,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa pengendalian tidak bisa hanya dibebankan kepada RPH semata, melainkan memerlukan kesadaran kolektif seluruh pelaku usaha peternakan.
Untuk menekan tingginya angka tersebut, pihak RPH berharap adanya dukungan lebih luas dari instansi pemerintahan terkait.
“Kami mengharapkan peran serta instansi pemerintahan seperti kepolisian dan Satpol PP untuk ikut andil dalam menekan kasus pemotongan sapi betina produktif ini,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan dan penegakan aturan yang lebih tegas akan membantu menjaga keberlanjutan populasi sapi betina produktif di daerah.
Dengan penjelasan ini, pihak UPT RPH berharap masyarakat dapat memahami konteks kejadian secara utuh dan tidak terburu-buru menyimpulkan dari potongan video yang viral. Transparansi dan kolaborasi lintas pihak dinilai menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi peternak dan keberlanjutan populasi ternak di daerah.
(Dewi JP)
