Temuan Rp24 Miliar di Lembata Terbuka ke Publik, Bupati Perintahkan Audit Menyeluruh.

Lembata Jurnal Polisi.co.id-

Fakta mengejutkan terungkap ke publik. Temuan Rp24 miliar dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2025 di Kabupaten Lembata akhirnya terbuka dalam rapat resmi pemerintah daerah. Menyikapi hal tersebut, Bupati Lembata langsung memerintahkan audit menyeluruh terhadap keuangan daerah dan desa tahun 2024–2025.

Rapat tersebut digelar bertempat di ruang rapat Bupati Lembata, Kamis (26/2/2026) pukul 17.00 WITA, dihadiri Inspektur Daerah, Patris Ujan bersama Irban Khusus, Kepala Bidang PMD, Asisten III, serta Aliansi 25 orang.

Pembahasan utama rapat menyoroti dugaan hilangnya Bendahara Desa Kalikur WL yang disinyalir membawa dana desa sebesar Rp700 juta, yang kemudian membuka tabir persoalan lebih besar dalam tata kelola keuangan desa dan daerah.

Dalam kesempatan pertama, Inspektur Daerah Lembata, Patris Ujan mengungkapkan, hingga kini tindak lanjut LHP secara kabupaten baru mencapai sekitar 40 persen dari total temuan Rp24 miliar, atau setara sekitar Rp11 miliar. Ungkapnya.

Ia mengakui, proses pengembalian dan tindak lanjut menemui hambatan serius karena rendahnya itikad baik pihak-pihak yang terkena rekomendasi.
“Khusus LHP tahun 2025, dokumen hasil pemeriksaan sudah diserahkan dan dijemput langsung oleh Kejaksaan Negeri Lembata di kantor Inspektorat untuk diproses secara hukum,” jelas Patris.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lembata, menegaskan pihaknya akan segera menyurati pemerintah desa untuk mengisi kekosongan perangkat, terutama di Desa Kalikur WL.
Menurutnya, pemerintahan desa tidak akan berjalan maksimal bila hanya ditopang dua orang perangkat, sementara anggaran penghasilan tetap (Siltap) tersedia sesuai SOTK, sehingga tidak ada alasan kekurangan dana. Jelasnya.

Dalam arahannya, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq menegaskan komitmen pemberantasan penyalahgunaan keuangan negara. Ia memerintahkan:
1. Audit menyeluruh keuangan tahun 2024 dan 2025 untuk memastikan besaran dana yang disalahgunakan.
2. Monitoring dan evaluasi intensif oleh BPMD terhadap desa-desa, dengan fokus khusus Desa Kalikur WL.
3. Penindakan tegas terhadap kepala desa maupun perangkat yang terbukti menyelewengkan dana.

“Lebih baik mengorbankan satu atau dua oknum daripada mengorbankan kepentingan seluruh masyarakat,” tegas Bupati Kanisius.

Ia menambahkan, kasus dugaan hilangnya bendahara membawa Rp700 juta harus diusut hingga tuntas, agar menjadi efek jera sekaligus memperbaiki tata kelola keuangan desa di Kabupaten Lembata. Tutup Bupati Lembata.

Jurnalis: Dhika Ahmad M