Bulukumba, Sulsel, jurnalpolisi.co.id– Maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Bulukumba, khususnya di Kelurahan Benjala, Kecamatan Bonto Bahari, memicu keresahan para pengusaha tambang yang memiliki izin resmi. Mereka mengaku dirugikan lantaran harus bersaing dengan tambang-tambang ilegal yang tidak membayar pajak dan berpotensi merusak harga pasaran. 14-9-2025
“Kalau tambang ilegal tidak membayar pajak, otomatis mereka bisa banting harga seenaknya. Ini jelas merugikan kami yang beroperasi resmi dan patuh aturan,” ujar Andi Muhammad Rajab, Wakil Direktur PT.andika putra zarfah, salah satu perusahaan tambang berizin di Bulukumba.
Saat ini, menurut data yang dihimpun, hanya ada sekitar tiga perusahaan yang memiliki izin operasional sah, yakni PT.Andika Putra zarfah CV.bukit indah, dan satu perusahaan lainnya. Sementara itu, di daerah seperti Pasaiya, jurusan Bonto Tanganga, Lamanda, dan Bonto Tiro masih banyak ditemukan aktivitas tambang tanpa legalitas yang jelas.
Andi Muhammad Rajab menegaskan, pihaknya bersama pengusaha tambang resmi lainnya sangat berharap pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, segera turun tangan melakukan penertiban.
“Kami hanya minta ketegasan hukum. Kalau ada tambang ilegal yang dibiarkan, artinya ada pembiaran dari oknum-oknum tertentu yang mungkin ikut bermain,” tegasnya.
Sejumlah masyarakat pun ikut bersuara, menilai lemahnya penegakan hukum di wilayah Bulukumba terkait tambang ilegal. Dugaan adanya keterlibatan oknum dalam pemberian izin operasional liar semakin memperkuat keresahan.
Para pengusaha tambang resmi berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait segera mengambil langkah nyata. “Penambang ilegal bukan hanya merugikan kami, tapi juga merugikan negara karena tidak ada pemasukan pajak. Kami mohon segera ada tindakan tegas,” pungkas Andi Rajab.*TIM*
