Lembata jurnalpolisi.co.id-
Laporan Investigasi
Lebih dari dua setengah tahun sejak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lembata melayangkan surat resmi permintaan Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas penggunaan Dana Covid-19 Tahun Anggaran 2020–2021, publik masih menunggu kejelasan. Hingga kini, audit yang diharapkan membuka tabir transparansi pengelolaan dana publik tersebut belum menunjukkan progres berarti, memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Permintaan audit yang diajukan sejak 2023 itu belum ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten Lembata. Alasan yang dikemukakan adalah keterbatasan anggaran. Dalih tersebut justru menambah daftar pertanyaan publik, mengingat audit merupakan bagian dari fungsi pengawasan internal pemerintah yang bersifat wajib.
Situasi ini memunculkan kesan stagnasi. Surat resmi dari institusi penegak hukum yang semestinya menjadi dasar percepatan audit, justru tak membuahkan hasil konkret hingga memasuki tahun ketiga.
Ketua Forum Penyelamat Lewotana Lembata (FP2L), Alex Murin, menilai kondisi ini sebagai preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Ketika audit tidak dijalankan, maka kepercayaan publik akan runtuh. Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut integritas pemerintahan dan sistem pengawasan,” tegas Alex Murin kepada wartawan Media Jurnal Polisi, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, keterlambatan yang berlarut-larut membuka ruang spekulasi dan kecurigaan publik terhadap proses pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Sorotan juga datang dari Advokat asal Lembata yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ahmad Bumi, SH. Ia menegaskan, mandeknya audit khusus Dana Covid-19 merupakan bentuk kegagalan serius dalam menjaga akuntabilitas publik.
“Situasi ini tidak hanya melukai rasa keadilan masyarakat, tetapi juga memperkuat dugaan adanya pembiaran sistematis terhadap potensi penyimpangan dana publik,” ujar Ahmad Bumi kepada wartawan Media Jurnal Polisi melalui pesan whatsapp Rabu (11/2/2026) sore.
Menurutnya, alasan keterbatasan anggaran tidak dapat diterima oleh akal sehat publik.
“Ketika menyangkut dana publik dalam jumlah besar, audit bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.
Ia mengingatkan, keterlambatan berkepanjangan berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum, sekaligus membuka ruang kecurigaan adanya tekanan, kompromi, atau kepentingan tertentu yang menghambat proses pengungkapan kebenaran.
Upaya konfirmasi kepada Bupati Lembata, Kanisius Tuaq, terkait mandeknya audit Dana Covid-19 tidak memperoleh respons substantif. Saat dimintai keterangan oleh wartawan Media Jurnal Polisi, Bupati hanya menjawab singkat, “NO”, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Lembata, Raden Ari Wijaya Kawedhar, juga belum berhasil dikonfirmasi langsung. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan WhatsApp beberapa kali tidak mendapat respons. Ketika wartawan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Lembata, Kajari diketahui sedang berada di luar daerah, sebagaimana disampaikan Sekretaris Kejaksaan. Rabu (11/2/26) sore
Dapat diketahui bahwa, aliran dana Covid-19 juga diduga sempat masuk ke lingkungan DPRD Kabupaten Lembata. Tiga mantan anggota DPRD periode 2019–2024 membenarkan bahwa dana tersebut dibagikan kepada seluruh anggota DPRD melalui pimpinan fraksi masing-masing.
Namun, hanya satu fraksi yang secara tegas menolak dana tersebut, yakni Fraksi gabungan Partai NasDem dan PKS, yang saat itu dipimpin oleh Christo Ricam. Penolakan tersebut dibenarkan Christo Ricam kepada wartawan Media Jurnal Polisi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Rabu (11/2/2026).
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Inspektorat Kabupaten Lembata, Patris Ujan, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp maupun pesan WhatsApp, belum memberikan respons.
Minimnya informasi resmi dari para pemangku kepentingan kian mempertebal ketidakpastian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Covid-19 di Kabupaten Lembata.
Jurnalis : Dhika Ahmad M
