Rokok Ilegal Kian Marak, Warung di Denpasar Barat Diduga Jadi Gudang dan Pemasok

Jurnalpolisi.co.id, Denpasar, – Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Denpasar, Bali, kian mengkhawatirkan. Bahkan, temuan di lapangan mengarah pada satu titik yang diduga kuat menjadi gudang sekaligus pemasok utama di kawasan Denpasar Barat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebuah warung milik RDW di Jalan Gunung Salak Utara diduga memasok rokok ilegal berbagai merek. Bahkan, sejumlah pedagang eceran secara rutin mengambil stok dari lokasi tersebut.

Sumber media ini menegaskan bahwa aktivitas ini diduga bukan hal baru, tapi sudah berlangsung cukup lama.

“Peredaran rokok ilegal dari sana sudah lama berjalan, khususnya untuk wilayah Denpasar,” ungkapnya.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim media langsung turun ke lokasi. Hasilnya, tim menemukan puluhan dus rokok tanpa pita cukai tersimpan di dalam warung.

Tak berhenti di situ, tim kemudian mengonfirmasi pihak keluarga pemilik warung. Mereka justru mengakui praktik distribusi tersebut. Lebih jauh, mereka mengklaim tetap menjalankan usaha karena merasa mendapat perlindungan.

“Kami rutin memberikan uang setiap bulan,” ujarnya, tanpa menyebut identitas pihak yang dimaksud.

Pernyataan ini memunculkan dugaan adanya praktik pembiaran. Namun demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari aparat terkait.

Selanjutnya, tim media mendatangi Polresta Denpasar untuk menyampaikan temuan tersebut. Petugas piket Reskrim menerima laporan dan menyatakan akan segera menindaklanjuti ke unit berwenang.

Di sisi lain, masyarakat mendesak aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. Pasalnya, peredaran rokok ilegal tidak hanya menggerus penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga merusak iklim usaha yang sehat.

Sebagai dasar hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54, secara tegas melarang peredaran barang kena cukai tanpa pita resmi. Pelanggar dapat menghadapi pidana penjara hingga lima tahun serta denda maksimal sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mendorong Bea dan Cukai memperketat pengawasan. Selain itu, aparat diminta tidak ragu menindak setiap pelaku yang terlibat dalam jaringan rokok ilegal.

 

( Tim/red