Polsek Indrapura Diduga Tidak Terima Dengan Adanya Surat Perdamaian Kedua Belah Pihak Yang Di Keluarkan Pihak Kelurahan

Batu Bara,jurnalpolisi.co.id
Kepolisian Negara Republik Indonesia Polres Batubara, Polsek Indrapura, kecamata Airputih, Sumatera utara, tidak menerima pencabutan laporan perkara kekerasan fisik kakak dan adik, Senin (22/09/2025)

Adella (21) yang mendapat kekerasan fisik dari Abang kandungnya, Agus (23)

KRONOLOGIS KEJADIAN :
Sehabis kejadian tersebut adella melaporkan Agus kepolsek indrapura dengan surat visum dan laporan di terima, selang beberapa jam kemudian Personil Polsek Indrapura datang datang ke rumah nya yang kebetulan Agus tinggal bersama adik dan mamak nya dalam satu rumah, dan kemudian Agus diamankan dan di bawa kepolsek indrapura.

Selang dua hari berlalu Adella dan ortu nya datang kepolsek indrapura dan ingin mencabut laporan tersebut dengan membawa surat perdamaian yang ditanda tangani oleh Lurah indrapura.

Namun dalam hal ini Kanit reskrim Polsek Indrapura IPDA E, HUTABARAT dan juper …Silalahi Merasa keberatan dan tidak menerima atas pencabutan laporan dari korban Adella (21), padahal surat Perdamaian yang diketahui kelurahan Indrapura, ditanda tangani dan distempel ditunjukkan.

Diruangan kerjanya kanitreskrim Polsek Indrapura mengatakan: dalam hal ini kita tidak bisa membantu dan kita hanya bisa menunggu keputusan PENGADILAN, dengan dalih berkas sudah kita kirimkan ke kejaksaan negeri batubara.

Saat awak media konfirmasi kepada juper Silalahi menambahkan: berkas perkara Agus (23) sudah kita kirim kepolres dengan status titipan, karena berkas, dan surat perdamaian juga kita lampirkan ke jaksa, “ucap juper”

Jadi dalam hal ini timbul dugaan bahwa Polsek Indrapura merasa keberatan ada nya perdamaian kedua belah pihak antara Abang dan adik. Karena surat perdamaian tersebut di lampirkan bersama berkas lain nya ke jaksa, jelasnya.

Salam Pranata dari kantor hukum Rekan Joeang Law Office mengatakan: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) sendiri telah memberikan pembatasan-pembatasan bagi pencabutan laporan atas delik aduan. Pasal 74 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

Kemudian Pasal 75 KUHP menyatakan bahwa penarikan kembali pengaduan atas suatu delik hanya dapat dilakukan paling lambat tiga bulan setelah diajukan. Secara harfiah, apabila tenggat waktu tersebut telah terlampaui, maka pencabutan aduan tidak lagi dapat dilakukan, ungkapnya. (Zulmarpaung)