
Saumlaki, Jurnalpolisi.co.id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan akan menindak tegas organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi premanisme dan menghambat investasi. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang aman dan kondusif di Indonesia.
Polri, melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko.
Polri berkomitmen menindak tegas ormas yang menyalahgunakan nama organisasi untuk pemerasan, pungutan liar, atau aksi intimidasi terhadap dunia usaha dan investasi.
Pernyataan ini disampaikan pada Jumat (14/3). Kebijakan ini berlaku secara nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Premanisme berkedok ormas dianggap menghambat investasi dan merugikan perekonomian. Polri ingin memastikan dunia usaha berjalan tanpa gangguan dari kelompok tertentu.
Polri mengedepankan pendekatan preventif dan pre-emtif melalui sosialisasi, pembinaan, serta edukasi kepada ormas dan masyarakat. Jika masih ditemukan pelanggaran, Polri akan mengambil tindakan hukum tegas.
Polri juga mengajak masyarakat dan pengusaha untuk berani melapor jika mengalami pemerasan atau intimidasi oleh oknum ormas. Laporan dapat disampaikan melalui hotline Kepolisian 110, dengan jaminan perlindungan bagi pelapor.
Dengan kombinasi pendekatan pencegahan dan penegakan hukum, Polri berharap dapat menciptakan iklim investasi yang lebih aman dan bebas dari gangguan premanisme. (*)
