Balikpapan, Kaltim – Jurnal Polisi – Polemik tapal batas antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat mendapat perhatian serius dari kedua pemerintah daerah. Pada Kamis (5/3/2026), Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd melakukan pertemuan langsung dengan Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si. selaku Bupati Kabupaten Kutai Timur di Balikpapan untuk membahas persoalan batas wilayah yang mencakup Kampung Biatan Ilir, Biatan Ulu, dan Wilayah Semindal.
Pertemuan tersebut digelar sebagai langkah awal untuk mencari solusi terbaik atas polemik yang tengah menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait status wilayah tiga kampung yang berada di kawasan perbatasan antara Kab. Berau dan Kab. Kutai Timur.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd juga didampingi oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, M. Hendratno, yang turut mengikuti jalannya diskusi terkait persoalan tapal batas tersebut.
Melalui unggahan di media sosialnya, Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd menegaskan bahwa persoalan tapal batas tidak hanya sebatas persoalan administratif atau garis pada peta, tetapi juga menyangkut kepastian wilayah serta rasa aman masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
> “Bagi saya, ini bukan sekadar persoalan garis di atas peta, tapi ini menyangkut rasa aman masyarakat, kepastian wilayah dan hak masyarakat yang harus kita jaga bersama,” tulisnya.
Dalam pertemuan itu, kedua kepala daerah, yakni Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si., melakukan diskusi secara terbuka dengan kepala dingin dan suasana yang kondusif. Dialog berlangsung dengan penuh ketenangan tanpa mengesampingkan martabat serta semangat persaudaraan antar daerah.
Bupati Berau juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur yang tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelesaian akan didasarkan pada data resmi, regulasi yang berlaku, serta melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penegasan batas wilayah antar kabupaten.
Di tengah dinamika yang berkembang di masyarakat, ibu Bupati Berau turut mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi kondusif dan tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum tentu benar.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah memahami kegelisahan masyarakat terkait persoalan ini, namun meminta agar masyarakat tetap bersabar dan mempercayakan proses penyelesaian kepada pemerintah.
> “Saya memahami kegelisahan yang dirasakan masyarakat. Namun, saya mengajak kita semua untuk tetap bersikap tenang dan tidak terprovokasi serta mempercayakan proses ini kepada pemerintah. Insyaallah, setiap persoalan ada jalan keluarnya ketika diselesaikan dengan niat baik dan komitmen yang terbuka,” pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap dialog dan komunikasi yang terus dilakukan antara kedua daerah, yakni Kab. Berau dan Kab. Kutai Timur, serta dukungan dari Pemerintah Provinsi Kaltim, dapat menghasilkan solusi yang adil dan memberikan kepastian hukum serta ketenangan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.***
(Dewi JP)
