Pengaduan Publik Diperlakukan sebagai Konsultasi, Respons Biro Hukum Setda Jabar Menjadi Perhatian

BANDUNG JURNALPOLISI.CO.ID — Mekanisme penanganan pengaduan publik kembali menjadi perhatian setelah respons Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap laporan dugaan maladministrasi pertanahan di salah satu wilayah Kota Bandung dinilai belum memberikan kejelasan tindak lanjut administratif. Laporan tersebut disampaikan oleh Media JurnalPolisi.co.id dalam rangka menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial, disertai data dan dokumen pendukung hasil penelusuran jurnalistik.

Dalam proses penyampaian laporan, pengaduan yang berkaitan dengan dugaan kesalahan administrasi negara atas penerbitan hak atas tanah tersebut diperlakukan sebagai konsultasi umum. Hingga pertemuan berlangsung, belum terdapat penjelasan mengenai adanya telaahan administratif atau mekanisme penerusan laporan kepada instansi teknis yang berwenang. Kondisi ini memunculkan ruang diskusi publik, mengingat isu pertanahan memiliki dimensi sosial yang luas dan kerap berdampak pada masyarakat.

Pada forum tersebut, insan pers yang hadir juga memperoleh sejumlah pertanyaan terkait posisi pelapor dalam konteks sengketa hukum. Pertanyaan ini dipahami sebagai bagian dari dialog, meskipun pers sendiri hadir bukan sebagai pihak yang berperkara, melainkan menjalankan mandat undang-undang untuk mengawasi kebijakan dan pelayanan administrasi publik. Identitas jurnalistik serta dokumen pendukung telah disampaikan sebagai bagian dari transparansi pelaporan.

Berdasarkan informasi lapangan dan dokumen administrasi tingkat kelurahan yang dihimpun, objek tanah yang menjadi perhatian publik tersebut secara historis tercatat belum pernah dialihkan atau disertifikatkan sebelumnya. Atas dasar itu, laporan yang disampaikan difokuskan pada aspek administrasi pertanahan dan tata kelola pelayanan publik, bukan pada sengketa perdata antarindividu.

Dalam penjelasannya, Biro Hukum Setda Jawa Barat menyampaikan bahwa peran mereka dalam konteks tersebut terbatas pada pemberian konsultasi hukum. Tidak disampaikan keterangan lebih lanjut mengenai kemungkinan dilakukan telaahan administratif atau penerusan laporan kepada instansi teknis terkait, dan pelapor diarahkan untuk mempertimbangkan jalur hukum perdata sebagai opsi yang tersedia.

Media JurnalPolisi.co.id menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, independen, dan berlandaskan Kode Etik Jurnalistik. Media juga membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan informasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan publik.

INVESTIGASI/TIM