Nasabah Bank BRI Wajib Tahu Aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Jika Ingin Meminjam Uang Di Bank.

Berdasarkan aturan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI, pinjaman senilai Rp. 20 juta termasuk kategori KUR Mikro, yang diwajibkan tanpa agunan tambahan/ jaminan sertifikat tanah. Secara aturan Permenko Perekonomian, tidak ada dasar bagi bank untuk meminta jaminan sertifikat untuk plafon di bawah Rp. 100 juta.

Apakah Bank BRI Wajib Menyita Sertifikat Tanah (20 Juta)?

Tidak Wajib & Umumnya Salah:

Karena KUR 20 juta seharusnya tanpa agunan, maka penyitaan sertifikat tanah dianggap tidak sah jika jaminan tersebut hanya diminta sebagai “dokumen pendukung” dan tidak terikat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Jika Macet:

Namun, jika terjadi macet (wanprestasi),
bank dapat melakukan tindakan tegas.
Akan tetapi, lelang jaminan seringkali tidak bisa dilakukan jika sejak awal tidak dipasang APHT.

Sanksi bagi Pihak Bank:

Pihak yang meminta jaminan KUR di bawah Rp. 100 juta bisa diberikan sanksi.

Apakah Bisa Dituntut Pihak Bank BRI-nya?

Nasabah memiliki hak untuk menuntut atau mengadu dalam kondisi berikut:

Ombudsman/ Lapor ke Pusat: Ombudsman telah menegaskan nasabah bisa melaporkan jika sertifikat tanah atau BPKB diminta sebagai jaminan KUR 20 juta (seperti kasus di Solok/ Padang), dan bank wajib mengembalikan jaminan tersebut.

Gugatan Perdata/ Pidana: Jika bank tetap menyita/ tidak mengembalikan sertifikat tanpa dasar hukum yang sah (misal: memaksakan sita), itu bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum (PMH) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP).

Restrukturisasi: Jika macet karena alasan sah (seperti bencana), sebaiknya ajukan restrukturisasi (perpanjangan waktu) sebelum disita.

Tindakan yang Disarankan:

Cek kembali surat perjanjian kredit.
Jika jaminan disita padahal KUR <100 juta, laporkan ke Ombudsman atau Pusat Pengaduan BRI.

 

Hormat kami
Kuningan 17 April 2026
KANTOR HUKUM
LAW FIRM
Anom kalijaga Indonesia & rekan lpk aki & rekan legal konsultans pengacara advokat COURATOR mediator bersertifikat MA RI NO AHU 0000718, AH, 01, 18, TAHUN 2025, AHU, 0000445, AH, 04, 02, TAHUN 2023 LEGAL HUKUM

 

(Muchtar, S.Pd.)