Empat Lawang – Pj Kepala Desa Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan diduga korupsi dan Mark up Anggaran dalam Pengguna Dana Ketahanan Pangan dan dana Penanaman modal bumdes tahun 2024-2025
Selasa ”(28/04/2026).
Dari hasil laporan yang diterima dari masyrakat Lembaga KPK Kabupaten Empat Lawang resmi laporkan dana desa tahun 2024 -2025 lalu, bahwa kegiatan pengunaan dana desa tahap, I. II. yang dikelolah oleh Pj Kepala Desa Sendiri.
Tampa transparan atu melibakan Pelaksana kegiatan dana desa di desa Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.
Diduga kuat Lima Pj kepala desa kecamatan Pendopo terindikasi korupsi dan Mark up Anggaran untuk memperkaya diri sendiri’ Ungkap Masyarakat yang namanya tidak mau disebutkan saat di konfirmasi oleh Lembaga KPK Empat Lawang Provinsi Sumatera selatan.
Kegiatan yang terindikasi korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa pada tahun 2024-2025 di Lima desa di kecamatan Pendopo, diduga kuat adanya korupsi yang dilakukan Pj kepala desa
1. Pj kepala desa Bayau
Dana Penanaman modal BUMDes tahun 2024 – 2025. Mencapai Rp 255.481.000
2. PJ kepala desa Landur
Dana Penanaman modal BUMDes tahun 2024 – 2025. Mencapai Rp 405.907.900
3. PJ kepala desa Tanjung raman
Dana Penanaman modal BUMdes tahun 2024-2025 mencapai Rp.305.736.700
4. Pj kepala desa Tanjung eran
Dana penanaman modal BUMdes tahun 2024-2025 mencapai Rp. 241.018.500
5. Pj kepala desa Lubuk sepang
Dana Penanaman modal BUMdes tahun 2024-2025 Rp. 267.730.240
Karna dana desa dikola oleh Pj kepala desa sendiri.
Kegiatan yang diduga mark up anggaran dan diduga ada yang piktif
1. Dana peningkatan sarana prasarana energi elternatif tingkat desa( Lampu penerangan jalan) Diduga mark up anggaran
2. Dana 30% Peningkatan Produksi Ketahanan Pangan Diduga tidak transparan dengan pengurus bumdes diduga korupsi
3. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
Prasarana diduga korupsi
4. Dana Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Dana pemanaman modal BUMDes) yg Diduga piktif
5. Dan Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa Lainnya Diduga mark up Anggaran
6. Dana Makanan Tambahan (Gizi baita dan penanggulangan Stunting) Diduga korupsi
7. Dana Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Peningkatan kesejahteraan guru PAUD)
Diduga mark up Anggaran
8. Dana Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa dikerjakan asal asalan
INDIKASI PELANGGARAN ;
– Di duga keras telah melanggar Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (KIP).
– Diduga Telah Melanggar Amanat Pasal 14 Ayat (7) Undang-undang No. 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,
– Diduga Telah Melanggar PERMENDES PDTT No. 7 Tahun 2023.
– Melanggar Undang – undang nomor 20 tahun 2001 sebagaimana atas perubahan Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.
HIPOTESIS :
Di duga kuat akibat dari Oknum Pj Kepala desa kecatan Pendopo dengan secara sengaja melakukan praktek penyalahgunaan dana APBN DD 2024-2025 mengakibatkan kerugian Negara hingga ratusan juta rupiah.
Akan hal ini tentu bertentangan dengan peraturan dan dapat disebut perbuatan melanggar hukum yang merupakan tindak pidana murni.
Dengan mengedepankan Azas Praduga Tak Bersalah, UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 11 kode etik jurnalistik serta PP 43 tentang peran serta masyarakat
Atas dugaan telah terjadinya tindak pidana penyelewengan dana desa tahun 2024,-2025 maka kami dari lembaga KPK meminta Kepada Kejaksaan Negeri Empat Lawang untuk menindak lanjuti Surat laporan kami, dari Lembaga KPK ini dan adanya dugaan korupsi, dan untuk dapat menyelidiki dugaan kasus penyelewengan/korupsi dana desa di Lima desa Kecamatan Pendopo
Apabila sudah dilakukan penyelidikan di temukan bukti pelanggaran tindak pidana murni maka agar proses hukum dapat ditingkatkan ke penyidikan, serta Oknum dapat ditindak tegas sesuai prosedur hukum serta Undang – Undang yang berlaku di NKRI, ” Tegasnya
Lembaga KPK Empat Lawang Provinsi Sumatera selatan memintak khususnya” Kepada Ke Jaksaan Negeri Empat lawang untuk segera memanggil, Lima Pj kepala desa kecamatan pendopo yang diduga kuat terindikasi korupsi dalam pegunaan dana desa tahun 2024- 2025 yang lalu.
Dan apabila ke Jaksaan Negeri Empat Lawang tidak ada tindakan” Maka kami dari Lembaga KPK Empat Lawang akan melaporkan Pj Kepala desa Kecamatan Pendopo ke Kejati SumSel yang diduga terindikasi korupsi dan mark up Anggaran dalam pengelolan dana desa Tahun 2024-2025″ Ujarnya.***
Yulizar (JP)
