Lembaga KPK  Akan Laporkan Pj Kepala Desa Tanjung Raman ke Polres  Empat Lawang Diduga Piktif Dana Ketahanan Pangan Tahap 1 Tahun 2025

 

Empat Lawang – Pj Kepala Desa Tanjung raman Kecamatan Penopo Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan diduga korupsi dalam Pengguna Dana Desa tahun 2025
Selasa (15/11/2025).

Dari hasil laporan  yang diterima dari masyrakat Lembaga KPK Empat lawang pada  tahun 2025 bahwa kegiatan pengunaan dana desa tahap, 1.yang dikelolah oleh anak Pj Kepala Desa Sendiri, Tampa melibakan Pelaksana kegiatan dana desa di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang terindikasi korupsi untuk memperkaya diri sendiri’ Ungkap Masyarakat yang namanya tidak mau disebutkan saat di konfirmasi oleh  Ketua Lembaga KPK Empat lawang Provinsi Sumatera selatan.

Kegiatan yang terindikasi korupsi dalam  Pengelolaan Dana Desa Tanjung raman tahun 2025 di kecamatan Pendopo, diduga kuat adanya korupsi yang dilakukan Oknum Pj kepala desa dari keterangan Pendamping desa (PD) karna dana desa dikola oleh anak Pj kepala desa sendiri.
Dana Tahap 1 tahun 2025
Realisasi Penyaluran
Rp 371.376.540
Tanggal Diterima
14-APR-25
Realisasi Penyaluran
Rp 220.463.240
Pembiayaan
Penyertaan Modal
Penyertaan Modal BUMDes (Bantuan Bibit Tanaman Kepada Masyarakat Guna Ketahanan Pangan)
Rp 234.538.900

INDIKASI PELANGGARAN ;
– Di duga keras telah melanggar Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (KIP).

– Diduga Telah Melanggar Amanat Pasal 14 Ayat (7) Undang-undang No. 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022,

– Diduga Telah Melanggar PERMENDES PDTT No. 7 Tahun 2023.

– Melanggar Undang – undang nomor 20 tahun 2001 sebagaimana atas perubahan Undang – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.

HIPOTESIS :
Di duga kuat akibat dari oknum anak Pj Kepala desa Tanjung raman Kecatan Pendopo  dengan secara sengaja melakukan praktek penyalahgunaan dana APBN DD 2025  mengakibatkan kerugian Negara ratusan juta rupiah.

Akan hal ini tentu bertentangan dengan peraturan dan dapat disebut perbuatan melanggar hukum yang merupakan tindak pidana murni.

Dengan mengedepankan Azas Praduga Tak Bersalah, UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, 11 kode etik jurnalistik serta PP 43 tentang peran serta masyarakat

Atas dugaan telah terjadinya tindak pidana penyelewengan dana desa tahun 2025, dari laporan salah seorang perwakilan masyarakat berinisial “y”kami dari lembaga KPK meminta Kepada  Polres empat lawang untuk menindak lanjuti pemberitaan ini dan  adanya dugaan korupsi,untuk dapat menyelidiki dugaan kasus penyelewengan/korupsi dana desa Tanjung raman Kecamatan Penopo

Apabila setelah dilakukan penyelidikan di temukan bukti pelanggaran tindak pidana murni  maka agar proses hukum dapat ditingkatkan ke penyidikan, serta oknum dapat ditindak tegas sesuai prosedur hukum serta Undang – Undang yang berlaku di NKRI, ” Tegasnya

Ketua lembaga KPK  empat lawang Provinsi mumatera melatan memintak khususnya” Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di kabupaten empat lawang untuk segera menindak lanjuti pemberitaan dari media Jurnal polisi” Ungkapnya.

Dan Apabila tidak ada tindakan” Maka saya selaku Ketua Lembaga KPK akan melaporkan Pj Kepala desa Tanjung raman Kecamatan Penopo ke Kejari Empat lawang yang diduga terindikasi korupsi dalam pengelolan dana desa Tahun 2025” Ujarnya.”.***

Yulizar (JP)