Lembata Jurnal Polisi.co.id-
Rencana relokasi sejumlah lapak pedagang di kawasan Harnus, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, memicu keresahan di kalangan pelaku usaha yang berjualan di lokasi tersebut. Para pedagang berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata dapat mengambil kebijakan yang adil serta mempertimbangkan kondisi para pelaku UMKM yang menggantungkan hidup dari aktivitas usaha di kawasan itu.
Salah satu pedagang di kawasan Harnus, Elsa Npamerang, mengatakan rencana relokasi tersebut sempat dibahas dalam rapat bersama Pemerintah Kecamatan Nubatukan yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Camat Nubatukan, Mikel Kia Magi. Hal itu disampaikannya kepada wartawan media Jurnal Polisi, Kamis (5/3/2026).
Namun Elsa mengaku tidak sempat menghadiri pertemuan pertama karena tidak menerima undangan.
Sementara pada pertemuan kedua, ia juga tidak dapat hadir.
Menurutnya, dalam rapat tersebut pemerintah kecamatan menyampaikan rencana relokasi lapak yang berada di bagian depan kawasan Harnus. Relokasi itu disebut dilakukan dalam rangka penataan kawasan agar terlihat lebih estetik serta tidak menghalangi pemandangan laut.
Meski demikian, para pedagang menilai alasan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Elsa berpendapat bahwa sebagian besar pengunjung yang datang ke kawasan Harnus umumnya untuk makan atau berkumpul, bukan semata-mata untuk menikmati pemandangan laut dari area lapak.
“Kalau pengunjung ingin menikmati pemandangan laut, mereka bisa berjalan di area pantai yang memang tersedia di bagian depan,” ujar Elsa.
Ia juga menjelaskan bahwa lapak yang berada di bagian depan sebenarnya telah lebih dahulu dibangun dibandingkan lapak yang berada di bagian belakang. Karena itu, menurutnya, jika sejak awal dianggap menghalangi pemandangan, seharusnya hal tersebut sudah disampaikan sebelum para pedagang membangun dan memperbaiki lapak mereka.
Elsa juga mengingatkan bahwa sebelumnya para pedagang di kawasan Harnus telah mengalah ketika pedagang dari kawasan Jetty dipindahkan ke lokasi tersebut. Saat itu pemerintah bahkan membangun sekitar lima lapak di bagian belakang bagi pedagang yang direlokasi. Sementara pedagang yang lebih dulu berada di Harnus harus membangun lapak mereka secara mandiri dengan biaya sendiri.
“Kami membangun lapak ini secara swadaya dengan biaya sendiri tanpa bantuan khusus dari pemerintah. Sekarang jika harus direlokasi lagi tentu kami harus mengeluarkan biaya untuk membongkar dan membangun kembali,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat saat ini juga sedang tidak stabil. Para pelaku UMKM sangat bergantung pada jumlah pengunjung yang datang ke kawasan Harnus. Apalagi saat ini sedang musim hujan yang biasanya menyebabkan jumlah pengunjung menurun.
Selain itu, tidak semua pengunjung yang datang membeli makanan di lapak yang ada karena sebagian di antaranya membawa makanan dari luar.
Karena itu, para pedagang berharap jika relokasi tetap dilakukan, pemerintah setidaknya memberikan waktu serta mempertimbangkan kesiapan para pedagang.
“Kalau memang harus direlokasi, kami berharap ada kebijakan dari pemerintah. Setidaknya kami diberi waktu atau disiapkan tempat yang layak untuk kami pindah,” pungkas Elsa. Ia juga menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian lokasi dan ukuran lapak agar tidak menimbulkan kecemburuan di antara para pedagang.
Menurutnya, informasi yang beredar menunjukkan adanya perbedaan ukuran lapak, di mana sebagian berukuran sekitar 4 x 9 meter, sementara lainnya hanya sekitar 4 x 7 meter, bahkan semakin mengecil ke arah selatan.
“Kalau pemerintah ingin menciptakan suasana yang harmonis antar pedagang, kuncinya hanya satu yaitu adil. Kalau pembagian lahannya adil, tentu tidak akan ada kecemburuan di antara kami,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Camat Nubatukan, Mikel Kia Magi, hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait rencana relokasi tersebut. Bupati Lembata, Kanisius Tuaq, ketika dikonfirmasi wartawan media ini hanya memberikan jawaban singkat melalui pesan WhatsApp.
“Langsung saja ke OPD teknis,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, pemerintah daerah belum memberikan penjelasan rinci mengenai mekanisme relokasi maupun kepastian lokasi pengganti bagi para pedagang. Para pelaku UMKM berharap kebijakan penataan kawasan Harnus tidak dilakukan secara sepihak, melainkan tetap mempertimbangkan nasib pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas usaha di kawasan tersebut.
Jurnalis: Dhika Ahmad M
