Batu Bara – Menanggapi pemberitaan terkait dugaan keterlambatan pembayaran upah dan persoalan BPJS pekerja vendor di lingkungan PT Wilmar Padi Indonesia (WPI), Direktur PT Tri Teknik Sinergi (TTS), Syaiful Azwar, menyampaikan klarifikasi guna meluruskan sejumlah informasi yang dinilai tidak utuh.
Syaiful menjelaskan bahwa pekerja yang menyampaikan keluhan dalam pemberitaan tersebut merupakan pekerja bongkar padi/GKP yang sifat pekerjaannya musiman, mengikuti masa panen. Dalam praktiknya, pekerjaan bongkar GKP berlangsung selama kurang lebih tiga bulan saat musim panen.
“Perlu kami luruskan, pada bulan November dan Desember 2025 tidak ada aktivitas bongkar padi GKP, karena masa panen telah berakhir. Dengan demikian, para pekerja tersebut memang tidak bekerja pada periode itu, sehingga klaim adanya upah yang tertunggak di bulan tersebut tidak sesuai dengan kondisi kerja yang sebenarnya,” ujar Syaiful.
Terkait tudingan bahwa BPJS Ketenagakerjaan pekerja tidak dibayarkan, Syaiful menegaskan bahwa kewajiban BPJS telah dipenuhi oleh perusahaan. Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan hingga akhir September 2025, bertepatan dengan berakhirnya musim panen dan selesainya masa kerja para pekerja bongkar GKP.
“BPJS dibayarkan sesuai masa kerja aktif. Setelah panen selesai dan tidak ada lagi aktivitas kerja, maka kepesertaan juga berakhir sesuai ketentuan,” jelasnya.
Mengenai isu penarikan badge (bet) kerja, Syaiful membantah bahwa langkah tersebut merupakan bentuk sanksi atau pembatasan sepihak. Ia menyebut penarikan badge dilakukan semata-mata karena para pekerja sedang tidak aktif bekerja.
“Badge diminta untuk dikumpulkan di kantor PT TTS karena ada risiko kehilangan yang dapat menimbulkan denda Rp200 ribu per badge, serta untuk menghindari penyalahgunaan akses,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut diambil sebagai langkah pencegahan setelah sebelumnya terjadi insiden pencurian kabel di area pabrik Wilmar, yang dilakukan oleh oknum yang sudah tidak lagi bekerja namun masih menggunakan badge lama.
“Manajemen tentu tidak ingin kejadian serupa terjadi di PT TTS. Ini murni langkah pengamanan, bukan bentuk tekanan kepada pekerja,” tegas Syaiful.
Lebih lanjut, Syaiful juga menanggapi klaim pekerja terkait proses mediasi. Menurutnya, pihak Wilmar telah menindaklanjuti surat pengaduan dengan memfasilitasi mediasi antara pekerja dan PT TTS. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak pelapor tidak menghadiri mediasi sebanyak dua kali.
“Wilmar sudah sangat kooperatif dengan memfasilitasi mediasi, namun undangan tersebut tidak dihadiri oleh pihak pelapor,” ungkapnya.
PT Tri Teknik Sinergi menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan hubungan kerja sesuai ketentuan perundang-undangan dan terbuka terhadap penyelesaian persoalan secara dialogis dan proporsional, berdasarkan fakta dan mekanisme yang berlaku.***
(HENDRA GINTING)
