Kepemimpinan yang Kehilangan Fokus Ekonomi

Lembata Jurnal Polisi.co.id-

PEMBANGUNAN ekonomi daerah menuntut satu hal utama: fokus pada kompetensi. Ketika figur dengan latar belakang bisnis dan pengalaman mengelola usaha tidak dilibatkan secara optimal dalam kebijakan strategis, publik wajar mempertanyakan arah kepemimpinan.

Di Lembata, pertanyaan itu mengemuka seiring minimnya peran Wakil Bupati Muhammad Nasir dalam isu-isu ekonomi daerah.
Muhammad Nasir dikenal memiliki pengalaman di dunia usaha—modal penting bagi daerah dengan fiskal terbatas dan tantangan pertumbuhan yang nyata.

Dalam logika pemerintahan yang rasional, kapasitas semacam ini semestinya menjadi bagian integral dari perumusan kebijakan ekonomi. Namun yang tampak ke ruang publik justru keterlibatan yang terbatas. Situasi ini memunculkan kesan bahwa potensi tidak sepenuhnya dimanfaatkan.
Di tengah kondisi tersebut, berkembang persepsi di kalangan masyarakat dan pengamat lokal bahwa pengambilan keputusan di lingkaran Pemerintah Kabupaten Lembata lebih dipengaruhi oleh kedekatan personal dan loyalitas politik. Persepsi ini, benar atau tidak, lahir dari pola komunikasi dan distribusi peran yang terlihat ke publik. Ketika persepsi semacam ini dibiarkan, ia berisiko menggerus kepercayaan terhadap tata kelola pemerintahan.

Pemerintahan daerah sejatinya adalah ruang kolaborasi gagasan, bukan sekadar pembagian kekuasaan formal. Ketika dialog substantif tidak berjalan optimal, terutama antara kepala daerah dan wakilnya, maka kebijakan yang lahir berpotensi kehilangan kedalaman dan perspektif alternatif. Dalam konteks ekonomi, kehilangan perspektif berarti kehilangan peluang.
Kegelisahan publik juga diperkuat oleh berbagai perbincangan mengenai pengelolaan program di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai kurang transparan.

Perlu ditegaskan, ini adalah persepsi yang berkembang di masyarakat, bukan kesimpulan hukum. Namun dalam politik pemerintahan, persepsi publik memiliki dampak nyata terhadap legitimasi dan efektivitas kebijakan.
Masalah utamanya bukan pada individu, melainkan pada sistem pengambilan keputusan. Ketika kompetensi tidak menjadi rujukan utama, dan keterlibatan strategis terasa terbatas, maka pembangunan berjalan tanpa daya dorong maksimal.

Lembata mungkin tetap bergerak, tetapi tidak melaju. Pada akhirnya, kepemimpinan daerah akan selalu dinilai dari keberaniannya mengelola potensi secara terbuka dan profesional. Membuka ruang bagi semua kapasitas yang ada termasuk kapasitas Wakil Bupati bukan soal politik internal, melainkan kepentingan publik. Tanpa itu, stagnasi ekonomi akan terus menjadi risiko yang harus ditanggung masyarakat.

Jurnalis: Dhika Ahmad M