Batubara,jurnalpolisi.co.id – Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. DD bersumber dari APBN dan digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan desa, sementara ADD bersumber dari APBD. dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan publik.
Pemerintah desa Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara Sumatera utara, kepala desa Jamaluddin Sirait, Sekretaris desa Gusti Setiawan dan Ahmad Farianda sebagai bendahara, ketiganya tidak berada dikantor desa, Kamis (14/08/2025) pukul 14.40.WIB.
Menurut Ratih kasi pemeritahan desa dan juga kaur perencanaan, kepala desa, sekretaris desa, dan juga bendahara pagi tadi masuk, dan tengah hari ini tidak masuk kekantor desa, dikarenakan ada kegiatan diluar.
Tidak memasang papan Informasi publik dikantor desa tentang APBDes tahun 2025 dan juga 2024 kemarin, Ratih dan Novi kaur perencanaan tidak menjawab, dan hanya diam.
Kepala desa Jamaluddin Sirait dihubungi melalui Hp Seluler/WA bersama tim media, tidak menjawab.
Awak media menghubungi Waliwala Sagala Camat Sei Balai melalui Hp/WA, sangat disayangkan tidak menjawab, dan juga tidak membalas chatingan permohonan konfirmasi dari awak media.
Robert Simanjuntak, S.H. dari LPPNRI menanggapi Papan Informasi Publik APBDes tidak dipublikasikan. Kepala desa perlu memahami UU dan PP.
Menurut Robert: Regulasi mengatur kewajiban desa untuk mempublikasikan APB Desa dan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 11 ayat (1) huruf a “bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan”
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pasal 26 ayat (4) huruf f berbunyi melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme” kemudian huruf p berbunyi “memberikan informasi kepada masyarakat Desa”. Diatur juga dalam Pasal 27 huruf d yang menyebutkan “memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Pasal 52 PP Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan “Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa, Papar Robert. (Zulmarpaung)
