Kasus sengketa tanah di Kota Dumai menjadi perbincangan sejumlah awak media dan pengurus LSM di Kota Dumai, karena kasus sengketa tanah tersebut diduga tindak pidana pemalsuan dokumen. Barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, diancam dengan pidana yang sama dengan pembuat atau pemalsu surat tersebut, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun.
“Kasus ini kan perkara perdata, karena pelapor Hansen memiliki Sertipikat hak milik, dan tersangka memiliki surat SKGR diatas tanah yang bersengketa tersebut. Tetapi bisa juga ada dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen di dalam pengurus SKGR yang digunakan para tersangka, karena penyidik Polda Riau sudah menetapkan 3 orang tersangka dugaan tindak pidana memakai surat palsu dalam sengketa tanah di Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat itu,”ungkap salah seorang pengurus DPP-LSM-KPK Provinsi Riau,Amiruddin dan Tim media
Salah seorang wartawan di Kota Dumai, JK.Situmeang menyarankan kepada media ini agar kasus sengketa tanah ini dikonfirmasi kepada penyidik Polda Riau. “Perkara sengketa tanah ini, setahu saya sudah diperiksa perkara perdatanya di Pengadilan Negeri Dumai. Jadi menurut saya lebih baik perkara ini kita konfirmasi kepada penyidik Polda Riau, apakah perkara ini dugaan tindak pidana pemalsuan surat, sehingga penyidik Polda Riau menetapkan 3 orang menjadi tersangka,”ujar JK.Situmeang kepada media
Informasi yang berhasil dihimpun media ini menyebutkan bahwa penyidik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Nila Kusuma Nasution di Polda Riau. “Tetapi Nila Kusuma merasa tidak pernah menjual tanah kepada Antonius Sihole, yang terletak di Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai,”ujar salah seorang aparat penegak hukum di Pekanbaru kepada media ini, Rabu (13/08/2025).
Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol.Asep Dermawan, ketika dikonfirmasi via WhatsAppnya, Rabu (13/08/2025), terkait hal tersebut, namun hingga berita ini diterbitnya belum ada tanggapannya. Diberitakan media ini sebelumnya, bahwa penyidik Polda Riau telah menetapkan 3 orang tersangka, dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu dalam sengketa tanah, yang terletak di Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.
Penetapan tersangka tertulis dalam surat panggilan tersangka ke-2 Nomor : S.Pgl/947.a/VIII/Res.1.9./2025/Ditreskrimum, tanggal 7 Agustus 2025 kepada salah satu tersangka berinisial NE alias Pendi Bin Muhammad Busro.
Tersangka berinisial KD dan AS mengaku hanya sebagai pengimas tumbang, penunjuk lahan kepada pembeli dan mencari pembeli.
“Kami tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Riau, karena tanah yang kami kuasai mulai dari tumbang imas pada tahun 1982, berada di Bukit Timah, bukan di Bukit Datuk. Penyidik perlu meluruskan hal ini,”ucap tersangka KD, didampingi tersangka NE dan AS dalam pertemuan, Sabtu (9/8/2025), di Jalan Diponegoro, Kota Dumai.
Pelapor Hansen, ketika dikonfirmasi terkait kasus tersebut menyarankan agar dikonfirmasi langsung ke penyidik Polda Riau. “Kalau soal laporan, tanyakan saja ke Polda Riau supaya jelas. Polda Riau pasti jelaskan kepada awak media terkait perkembangan kasus tersebut,”terang Hansen.
Dikabarkan media ini sebelumnya, bahwa pada bulan Agustus 2011, Antonius Sihole membeli sebidang tanah, yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Sejak awal tanah tersebut tidak ada masalah hingga Agustus 2024,namun belakangan ini tanah tersebut justru timbul permasalahan.
Keterangan dirangkum terkait historis tanah Antonius Sihole yang akrab di sapa Pak Limbong,tanah yang dibelinya berukuran seluas 1250 M2, milik Nila Kusuma Nasution, sesuai akte jual beli no. 189 / AJB / DB / 1988. AJ : 09.892.302: AG atas nama Nila Kusuma Nasution. AJB diterbitkan Camat Dumai Barat, semasa dijabat Drs,Martioes Tanjung.
Sesuai penjelasan dihimpun, surat AJB dirubah menjadi surat keterangan Ganti Kerugian /usaha sebidang tanah ( SKGR ) dan tercatat di Kantor Camat Dumai Barat nomor: Reg ,Camat ; 964/ DB/ VIII / 2011. Tanggal 19-08-2011, dan tercatat di kantor Kelurahan Bukit Timah,Reg nomor: 105/BT–DB / VIII/ 2011, tanggal 10 Agustus 2011,”ujar Antonius Sihole pada temu Pers, Jumat (8/8/2025).
Namun pada belakangan ini setelah tanah tersebut dibeli dan diusahai Pak Limbong (Antonius Sihole ) selama 14 tahun, tanahnya diklaim oleh Hansen, dengan alasan tanah tersebut miliknya, sesuai surat sertipikat (Tanda Bukti Hak), yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkalis, tanggal 4 Nopember tahun 1997. Dalam sertipikat itu nama pemilik Drs Bachtiar Helmi, hak milik nomor: 185 dan lokasi tanah di Desa Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Barat dengan luas 10, 780 M2.
Dari fakta yang tertera di sertipikat tersebut, tanahnya terletak di Desa/kelurahan Bukit Datuk, maka tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan tanah Antonius Sihole, yang berada di Kelurahan Bukit Timah. Anehnya “Antonius Sihole malah dilaporkan ke Poda Riau oleh Hansen. Saat ini sedang dalam proses di Polda Riau. “Untuk ini, kita siap melawan dengan jalur hukum yang berlaku,”ujar Antonius Sihole.
Menurut Antonius Sihole surat awal tanah tersebut AJB tahun 1988, letak tanah dikelurahan Bukit Timah SKGR tahun 2011, Adanya klaim dari Hansen itu tidak dapat kita terima, bahkan saya sudah dilaporkan ke Polda Riau,”tegas Antonius Sihole. Penelusuran awak media dan pihak saksi-saksi mengetahui asal usul tanah Antonius Sihole, pak Kamaruddin merupakan pihak menebas tebang tanah tahun 1982, mengatakan bahwa tanah Hansen yang dibeli dari Muslim, tetapi nama Muslim tidak ada tercatat masuk dalam kelompok,” kata Kamaruddin.
Saat dikonfirmasi Tim wartawan ketua kelompok satu tempat pertemuan di jalan Sukajadi Dumai. Berdasar bahwa tanah yang dimiliki Antonius Sholeh terletak di kelurahan Bukit Timah tidak pernah berubah letak tanah yang dibelinya tetap di Kelurahan Bukit Timah, Kecamatan Dumai Barat dari tahun 1986 sampai tahun 2025, dari logika hukum tanah. A Sholeh diklaim oleh oknum pengusaha HS, diduga sudah keliru. Sebab tanah Hansen sesuai sertipikat terletak di wilayah hukum Kelurahan Bukit Datuk,”ujar saksi saksi yang mengetahui status tanah yang dibeli. Sumber Amiruddin beberapa Tim media.***
Jurnalis: Husin Tanjung
