POLRES MALANG – Guna menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif serta mendukung kelancaran proyek infrastruktur strategis, jajaran Polsek Pagelaran menghadiri kegiatan mediasi terkait proses ganti rugi lahan proyek pelebaran Jalan Gondanglegi–Balekambang bagi warga Desa Banjarejo dan Desa Pagelaran, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang.
Mediasi tersebut digelar pada Rabu (8/10/2025) pukul 10.20 hingga 11.58 WIB di Ruang Kerja Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Abdul Kodir, Kepala Bidang Investasi dan Pengadaan Tanah Indra Setiyawan, Camat Pagelaran Bambang Priambodo, Kapolsek Pagelaran IPTU Umarji., S.H., Kepala Desa Pagelaran M. Sofyan Fauzi, serta perwakilan warga terdampak dari Desa Banjarejo dan personel Unit VI Satintelkam Polres Malang.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Abdul Kodir menyampaikan kesiapan pemerintah daerah untuk menampung seluruh keluhan masyarakat. Hasil mediasi ini akan dilaporkan langsung kepada Bupati Malang sebagai bahan tindak lanjut kebijakan. Ia menjelaskan bahwa proyek pelebaran jalan Gondanglegi–Balekambang terbagi menjadi dua segmen (Lot A dan Lot B), di mana sebagian menjadi kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dan sebagian lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Malang.
“Proses pembebasan lahan yang belum selesai akan dilakukan melalui penetapan lokasi (Penlok) terlebih dahulu. Kami mohon masyarakat yang belum menerima ganti rugi agar segera melengkapi data kepemilikan tanah dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati Malang,” ujar Abdul Kodir.
Pihaknya juga menegaskan bahwa besaran nilai ganti rugi akan ditentukan oleh tim appraisal independen, sehingga hasilnya objektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, Dinas Pertanahan masih menunggu terbitnya Surat Keputusan (SK) Penetapan Lokasi dari Bupati Malang sebagai dasar hukum pelaksanaan lebih lanjut.
Sementara itu, perwakilan warga Desa Banjarejo, Abdul Muis dan Abdul Majid, menyampaikan kekecewaan karena proyek tetap berjalan meski belum ada kejelasan ganti rugi. Mereka menuntut transparansi mekanisme pengukuran lahan serta kepastian waktu pembayaran kompensasi. Warga juga menegaskan akan menghentikan sementara kegiatan proyek di lahan yang belum diganti rugi, sembari memasang spanduk bertuliskan “Stop Pengerukan Sebelum Ganti Rugi Dibayarkan” sebagai bentuk penegasan sikap.
Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Pagelaran IPTU Umarji., S.H. mengapresiasi semangat semua pihak yang hadir dalam forum dialog tersebut. Ia menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif di tengah dinamika proyek pembangunan nasional ini.
“Kami mengimbau seluruh pihak untuk tetap mengedepankan komunikasi dan penyelesaian melalui jalur resmi. Polri bersama Muspika siap membantu menjaga keamanan agar proses mediasi dan tindak lanjut berjalan lancar tanpa menimbulkan gangguan kamtibmas,” ujarnya.
Pertemuan berakhir dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil mediasi secara administratif dan hukum sesuai prosedur yang berlaku. Secara umum, kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.
_Humas Pagelaran_
