Kapolri Tekankan Pencegahan Korupsi dalam Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang

Saumlaki, Jurnalpolisi.co.id – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi narasumber dalam retreat kepala daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia membawakan materi terkait keamanan, hukum, dan pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Kapolri menekankan bahwa pencegahan korupsi merupakan langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kepala daerah memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

“Mencegah korupsi bisa dilakukan secara optimal dengan membangun sistem yang akuntabel. Ini merupakan bentuk dukungan kita terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah sekaligus memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik,” ujar Kapolri usai memberikan materi.

Dalam sesi pembekalan, Kapolri menjelaskan strategi Polri dalam menangani tindak pidana korupsi, termasuk mengidentifikasi area rawan korupsi di pemerintahan. Ia memberikan sejumlah rekomendasi kepada kepala daerah untuk mencegah pelanggaran hukum serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sebagai bentuk komitmennya dalam memberantas korupsi, Kapolri membuka ruang komunikasi langsung dengan para kepala daerah. Ia bahkan membagikan nomor telepon pribadinya agar para kepala daerah dapat lebih mudah mengonsultasikan permasalahan terkait hukum dan keamanan di wilayahnya.

Retreat kepala daerah ini merupakan bagian dari pelatihan kepemimpinan yang berlangsung selama tujuh hari, dari 22 hingga 28 Februari 2025, di Akmil Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 493 dari total 503 kepala daerah yang terdaftar. Para peserta mendapatkan pembekalan dari berbagai narasumber, termasuk pejabat tinggi negara dan akademisi, guna meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka dalam mengelola pemerintahan daerah yang efektif dan berintegritas. (*)