PANGALENGAN, KAB. BANDUNG JURNALPOLISI.CO.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna (Kang DS) bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM) dan Anggota Komisi IV DPR RI Dadang Naser turun langsung ke Kebun Teh Afdeling Kertamanah PTPN 1, Pangalengan, Selasa (16/12/2025).
Kolaborasi tiga tokoh ini menandai dimulainya gerakan konservasi lahan besar-besaran, menanggapi deforestasi dan pengalihan fungsi lahan yang kian mengkhawatirkan di kawasan hulu Citarum tersebut.
Kegiatan hari ini bukan sekadar seremonial penanaman kembali pohon teh yang sempat dirusak oknum, melainkan sebuah komitmen strategis untuk memulihkan 6.000 hektar lahan, di mana 1.500 hektar di antaranya telah beralih fungsi menjadi lahan pertanian, memicu risiko bencana alam.
Strategi Unik: Penanaman Pohon via Udara
Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS menyampaikan, rencana ambisiusnya untuk menjangkau titik-titik degradasi yang sulit diakses.
”Rencananya dalam waktu dekat, untuk wilayah pegunungan yang jauh dan tidak terjangkau kendaraan, penanaman akan dilakukan dengan menggunakan pesawat,” ungkap Kang DS.
Pemkab Bandung telah menyiapkan satu truk bibit tanaman perkayuan seperti Kaliandra untuk daerah hulu yang rawan. Rencana ini melibatkan kolaborasi dengan TNI AU.
“Titik lokasi akan ditentukan setelah rapat lebih lanjut dengan Danlanud, karena pesawat yang digunakan berasal dari fasilitas tersebut. Kami juga akan bekerja sama dengan PTPN dalam pemetaan wilayah,” jelas Kang DS, menunjukkan keseriusan Pemkab dalam mengimplementasikan strategi penanaman dari udara ini.
Konservasi Berbasis Kesejahteraan Rakyat
Upaya pengembalian fungsi lahan dari perkebunan warga menjadi hutan keras, sesuai instruksi Gubernur, tentu membawa tantangan tersendiri bagi ekonomi masyarakat. Kang DS menjamin solusi akan disiapkan agar masyarakat yang terdampak tidak kehilangan mata pencaharian.
”Instruksi Gubernur untuk mengembalikan hutan dengan tanaman keras perlu dilakukan dengan hati-hati. Kami akan memastikan masyarakat yang lahan pertaniannya terkena dampak, tetap bisa mendapatkan penghasilan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala Regional PTPN 1 Regional 2, Deswanto, menegaskan bahwa masyarakat akan dilibatkan langsung dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan. PTPN 1 siap bekerja sama mengembalikan area ini dengan komoditi konservatif seperti teh, pohon kina, kopi, dan tanaman tahunan lainnya.
”Tanaman teh memiliki akar yang dalam dan akan sangat efektif dalam menyerap sekaligus menahan air, sehingga sangat mendukung upaya konservasi air dan mencegah bencana alam,” tambah Deswanto.
Pentingnya “Jalur Hijau” dan Kearifan Lokal
Eyang Memet, Ketua Yayasan Pranata Giri Raharja, turut memberikan perspektif konservasi berbasis ekologi. Ia menekankan perlunya menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kebun teh, termasuk menjaga keberadaan hutan koloni untuk pencegahan hama.
”Kita juga perlu mengembangkan konsep ‘jalur hijau’ untuk mengurangi risiko run-off (banjir/longsor),” ungkap Eyang Memet.
Ia juga mengusulkan agar penghijauan ini menyertakan tanaman-tanaman khas Sunda yang sesuai dengan ekosistem lokal, terutama di sekitar mata air atau sepadan sungai, demi memastikan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
Kolaborasi tiga pilar Pemerintah Daerah (Kang DS), Pemerintah Provinsi (KDM), dan Legislatif Pusat (Dadang Naser) bersama PTPN dan pegiat lingkungan ini diharapkan menjadi langkah monumental dalam mengembalikan keseimbangan alam dan memitigasi bencana di kawasan hulu Jawa Barat.**
(Anang/Soni)
