Gunung Mas, Jurnalpolisi.co.id –
15/9/2025
Di tengah hamparan hutan Kalimantan yang menghijau, sebuah ironi mencuat: sengketa lahan antara kelompok tani dan korporasi raksasa, PT ALS, terus berlarut-larut. Lebih dari sekadar perebutan tanah, kasus ini diduga telah merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah, mengancam keberlangsungan lingkungan, dan menorehkan luka mendalam bagi masyarakat sekitar.
Subadio, Staf Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kahayan Hulu, dengan lantang mengungkapkan bahwa akar masalah terletak pada tidak diperhitungkannya nilai hak negara atas kawasan hutan yang keluar dari izin pelepasan. “Kerugian negara ini bukan sekadar angka. Ini adalah hilangnya potensi hasil hutan kayu, dana reboisasi, dan dampak ekologis yang tak ternilai harganya,” tegasnya.
Menurut perhitungan KPHP Kahayan Hulu, dari lahan seluas 400 hektare yang disengketakan, potensi kerugian negara mencapai Rp189 miliar. Namun, angka ini hanyalah puncak gunung es. Frenky, Sekretaris Kelompok Tani Tetesan Permata, meyakini bahwa kerugian yang sebenarnya jauh lebih besar dan belum terungkap secara menyeluruh.
Dampak Ganda: Ekonomi dan Ekologi Terancam
Sengketa ini bukan hanya soal uang. Subadio menjelaskan bahwa klaim PT ALS atas lahan kelompok tani yang berbatasan langsung dengan areal perusahaan telah menimbulkan dampak ganda. “Lahan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan masyarakat kini dikuasai perusahaan. Hutan yang seharusnya dilindungi, terancam beralih fungsi menjadi perkebunan sawit,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah dengan dugaan lemahnya penanganan di tingkat daerah. Subadio menilai bahwa penyelesaian yang seharusnya sederhana menjadi rumit karena pihak perusahaan merasa memiliki kekuatan finansial dan kekuasaan. “Kami sudah berupaya memediasi, tapi selalu menemui jalan buntu,” keluhnya.
Harapan Terakhir: Menggugat Keadilan di Tingkat Nasional
Di tengah kebuntuan, kelompok tani tidak menyerah. Mereka telah mengadukan kasus ini ke berbagai lembaga tinggi negara, mulai dari DPR, KPK, Komnas HAM, Ombudsman, hingga Kejaksaan Agung. “Kami berharap, dengan dukungan dari pusat, keadilan dapat ditegakkan. Negara harus hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat kecil,” ujar Frenky dengan nada penuh harap.
Kasus sengketa lahan di Gunung Mas ini adalah cermin buram dari tata kelola sumber daya alam yang belum berpihak pada kepentingan rakyat. Jika pemerintah pusat tidak segera turun tangan, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus bermunculan dan merugikan negara serta masyarakat luas. Keadilan bagi kelompok tani di Gunung Mas bukan hanya soal lahan, tapi juga soal masa depan hutan Kalimantan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
(Hariyoso).
