FAMAS Dan MAHARDIKA : Siap Mati Dalam Agenda Aksi Turun Jalan ke Kantor Kemenkeu dan Bea Cukai Pusat”, Adanya Dugaan Produksi Rokok Ilegal PR. Subur Jaya atau Rokok HJS.

PAMEKASAN, Jurnalpolisi.co.id – Tensi perlawanan terhadap dugaan praktik produksi rokok ilegal yang berkembang di PR, Subur Jaya atau yang di kenal Rokok HJS kembali memanas Front Aksi Massa (FAMAS) Abdus Salam Marhaen bersama Mahasiswa & Rakyat Merdeka (Mahardika) Iwan Chupank resmi menyerukan aksi besar-besaran bertajuk “Seruan Aksi Kepung Kantor Kementerian Keuangan RI dan Ditjen Bea Cukai RI” pada Jumat, 15 Mei 2026 mendatang.

Dalam poster seruan yang beredar luas, massa menargetkan pengerahan sekitar 250 orang dengan titik tekan utama pada dugaan aktivitas PR Subur Jaya yang disebut secara terang-terangan memproduksi rokok ilegal, aksi ini bukan sekedar unjuk rasa biasa, melainkan tekanan terbuka terhadap institusi negara yang dinilai lalai dalam evaluasi internal kepemerintahan bahkan diduga membiarkan persoalan yang saat ini berkembang dalam lingkup Perusahaan Rokok yang di duga memproduksi Rokok Ilegal khususnya di PR. Subur Jaya atau lebih di kenal Rokok HJS di Kabupaten Pamekasan

Tiga tuntutan keras dua Organisasi tersebut.

Menutup penuh gudang PR Subur Jaya yang diduga memproduksi rokok ilegal.
Mencopot Kepala Kanwil Bea Cukai Jatim I dan Kepala Bea Cukai Madura yang dituding gagal bertindak tegas.
Mencabut izin NPPBKC PR Subur Jaya.
Narasi yang dibangun massa jelas, dugaan mafia rokok ilegal tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pertanyaan besar terhadap pengawasan, penindakan, dan integritas aparat, tagar seperti #TangkapMafiaCukai dan #TangkapMafiaRokokIlegal menjadi simbol bahwa isu ini telah bergeser dari sekedar pelanggaran administrasi menuju desakan pembongkaran jaringan yang lebih luas.

Media Jurnal Polisi telah melakukan konfirmasi kepada salah satu koordinator aksi Iwan Chupank yang membenarkan bahwa demonstrasi tersebut akan digelar pada Jumat, 15 Mei 2026, dimulai pukul 13.00 WIB sampai menang.
Iwan menyampaikan kepada awak media bahwa aksi tersebut untuk bagaimana mengevaluasi kepala kanwil Jatim I dan juga Kepala bea Cukai Madura yang sudah jelas-jelas membiarkan PR. Subur Jaya atau HJS Pamekasan memproduksi rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, ujar Iwan Chupank.

Pernyataan sikap tersebut mempertegas bahwa aksi telah dipersiapkan secara matang sebagai bentuk tekanan terbuka terhadap Kementerian Keuangan RI dan Ditjen Bea Cukai untuk bagaimana mengusut tuntas dugaan Praktik Kecurangan yang berpotensi terjadi konspirasi antara PR. Subur Jaya dengan Oknum Pegawai Bea Dan Cukai Madura maupun Bea Dan Cukai Kanwil Jatim I.

Publik kini menanti, apakah aparat penegak hukum dan otoritas Bea Cukai akan menjawab dengan langkah konkret, atau justru membiarkan tudingan semakin liar di tengah krisis kepercayaan masyarakat.

Jika dugaan ini benar, maka persoalannya bukan hanya soal rokok ilegal, tetapi juga potensi kebocoran penerimaan negara, rusaknya persaingan usaha, dan ancaman serius terhadap supremasi hukum.

Sebaliknya, jika tudingan ini keliru, klarifikasi terbuka dan penegakan berbasis fakta menjadi keharusan agar situasi tidak berubah menjadi penghakiman opini.(Feri JP)