Bandung jurnalpolisi.co.id-
Bandung 30 April 2026 Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang (Disciptabintar) Kota Bandung melakukan tindakan penghentian sementara sekaligus penyegelan terhadap sebuah bangunan kostel 5 lantai yang berlokasi di Jalan Laswi No. 26–28, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, pada Rabu (29/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Disciptabintar Kota Bandung, Rulli Subhanuddin, ST., MT., dan melibatkan sekitar 22 personel gabungan dari unsur pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
Penyegelan dilakukan setelah bangunan tersebut diduga belum mengantongi dokumen penting berupa Keterangan Rencana Kota (KRK) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi syarat utama dalam pelaksanaan pembangunan gedung.
Dalam rangkaian kegiatan, tim terlebih dahulu melakukan peninjauan fisik bangunan baik dari sisi luar maupun dalam. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan perwakilan pihak terkait, yakni Sdr. Adit Rama Fahreza dari PT KAI Property. Setelah itu, petugas membacakan sanksi administratif sebelum akhirnya melakukan pemasangan stiker segel, plat segel, serta garis pengaman (line segel) pada area bangunan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pejabat Disciptabintar, unsur TNI, Polri, Satpol PP, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung, sebagai bentuk sinergitas dalam penegakan peraturan daerah.
Sebelum penyegelan dilakukan, pihak pemilik atau perwakilan diberikan kesempatan untuk mengamankan barang-barang berharga dari dalam bangunan. Disciptabintar juga menegaskan bahwa seluruh barang yang masih berada di dalam lokasi menjadi tanggung jawab pemilik.
Proses penyegelan berjalan tertib, lancar, dan dalam kondisi aman tanpa adanya hambatan berarti.
Pernyataan Ketua Umum Gerakan Inisiatif Suara Masyarakat
Ketua Umum Gerakan Inisiatif Suara Masyarakat, Dinar Permana Putra, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Disciptabintar.
“Kami mendukung penuh langkah penegakan aturan yang dilakukan oleh Disciptabintar Kota Bandung. Penyegelan ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak boleh kalah terhadap pelanggaran tata ruang dan perizinan bangunan,” ujar Dinar.
Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap regulasi seperti KRK dan PBG merupakan hal mendasar yang tidak boleh diabaikan oleh para pelaku pembangunan.
“Setiap pembangunan wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Jika dibiarkan, pelanggaran seperti ini dapat menimbulkan dampak serius, baik dari aspek keselamatan, tata kota, maupun potensi kerugian negara,” lanjutnya.
Dinar juga mendorong agar aparat penegak hukum turut menindaklanjuti apabila ditemukan unsur pelanggaran yang lebih serius.
“Kami meminta agar tidak berhenti pada penyegelan saja. Jika terdapat indikasi pelanggaran pidana atau unsur kesengajaan, maka harus diproses secara hukum agar menimbulkan efek jera,” tegasnya.
Sebagai bagian dari kontrol sosial, pihaknya memastikan akan terus mengawal kasus-kasus serupa demi terciptanya tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(Tegar agustian jp red)
