Kab. Pangandaran, Jurnal Polisi | Ketika warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih, panggung pesta justru dipersiapkan. Ketika kekeringan melanda sembilan kecamatan, rencana Bupati Citra terkait Carnaval Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran kembali menyulut kecaman, membuat kemarahan rakyat semakin mendidih.
Polemik penyelenggaraan Milangkala ke-14 Kabupaten Pangandaran belum juga mereda. Setelah sebelumnya publik dibuat gaduh oleh surat imbauan pengumpulan infak dan sedekah kepada ASN dengan nominal “serba 14”, mulai Rp. 14 ribu hingga Rp. 1,4 juta, kini rencana rangkaian Carnaval kembali memantik pertanyaan: di tengah kondisi daerah yang sedang menghadapi kekeringan, mana yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah?
Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor B/000/3056/SETDA/2026 tertanggal 24 September 2026 memang mencantumkan pilihan nominal infak mulai Rp. 14.000, Rp. 140.000 hingga Rp. 1.400.000. Pemkab dan panitia kemudian menjelaskan bahwa dana tersebut ditujukan untuk kegiatan sosial dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk membiayai acara Milangkala.
Namun, polemik tersebut belum selesai. Aliansi Aktivis Jawa Barat dan DPRD Pangandaran bahkan ikut menyoroti mekanisme penghimpunan dana dan meminta kejelasan mengenai surat tersebut.
Kini, sorotan bergeser kepada rencana Bupati Citra Pitriyami terkait kemeriahan Milangkala, termasuk Carnaval. Di tengah situasi itu, suara kritik keras datang dari tokoh nomor satu di Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, dengan ribuan pendukungnya, ia mempertanyakan urgensi penyelenggaraan pesta ketika masyarakat di sejumlah wilayah justru sedang berhadapan dengan persoalan kebutuhan dasar.
“Terkait membuat pesta carnaval uang dari mana? Dinas-dinas katanya efisiensi anggaran, terus desa-desa juga uang dari mana? Kalaupun ada uang, mendingan buat menanggulangi kepentingan rakyat yang terkena dampak kekeringan.” Pernyataan tersebut disampaikan Jeje saat dimintai tanggapan media, Kamis (8/10/2026).
Kekeringan Meluas, Air Bersih Menjadi Persoalan!
Kritik Jeje bukan muncul tanpa konteks. Namun didukung oleh BPBD Kabupaten Pangandaran yang menyebut disejumlah wilayah memang tengah menghadapi kondisi siaga kekeringan akibat musim kemarau panjang. Laporan terbaru juga menyebut masyarakat di sejumlah wilayah mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Menurut Jeje, pemerintah daerah seharusnya terlebih dahulu memastikan langkah penanganan kekeringan berjalan maksimal. “Sampai sejauh ini saya belum mendengar ada Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan kekeringan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kondisi pasokan air bersih yang menurut informasi mulai terbatas. Dalam penelusurannya, PDAM di Pangandaran juga mulai kekurangan air. “Artinya, suplai air bersih terbatas. Dan menurut informasi dikhawatirkan kemarau akan panjang sampai November hingga Desember,” katanya.
Bagi Jeje, situasi tersebut harus dibaca sebagai persoalan serius yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. “Ini adalah krisis. Kenapa harus ada pesta yang berpotensi menghabiskan uang banyak?” tegasnya.
9 Kecamatan Terdampak, Puluhan Ribu Jiwa Sudah Disuplai Air!
Data BPBD Kabupaten Pangandaran memperlihatkan bahwa persoalan kekeringan bukan sekadar isu di atas kertas. Sembilan kecamatan dilaporkan terdampak, yakni: Cimerak, Cijulang, Parigi, Cigugur, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Padaherang, dan Mangunjaya.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran, Dodo Kusnadi, saat di konfirmasi Jayantara-News melalui sambungan WhatsApp, menyebut distribusi air bersih telah dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak. “Hingga hari ini kami telah menyuplai air kepada 27.000 jiwa yang terbagi di 9.494 KK, sembilan kecamatan,” terang Dodo.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di balik 27.000 jiwa tersebut ada rumah tangga yang harus menunggu kiriman air. Ada warga yang harus mencari sumber air lebih jauh. Ada kebutuhan mandi, memasak, minum, dan kebutuhan dasar lainnya yang tidak bisa ditunda hanya karena pemerintah sedang menyiapkan agenda seremonial.
Pertanyaannya Sederhana: Pesta Atau Air Bersih?
Pemerintah Kabupaten Pangandaran sendiri sebelumnya telah memberikan penjelasan bahwa perayaan Milangkala ke-14 tidak akan membebani APBD dalam jumlah besar. Bupati Citra Pitriyami juga membantah kabar mengenai anggaran Rp. 2 miliar untuk Milangkala dan menyatakan kondisi keuangan daerah tengah mengalami defisit. Menurut penjelasan Pemkab, sejumlah kegiatan hiburan mendapat dukungan pihak ketiga.
Namun, justru di sinilah pertanyaan publik menjadi semakin penting. Jika bukan soal besar-kecilnya anggaran, lalu bagaimana pemerintah memastikan bahwa seluruh sumber daya yang tersedia benar-benar diarahkan terlebih dahulu kepada persoalan yang paling mendesak? Sebab, persoalannya bukan semata-mata apakah Carnaval boleh digelar atau tidak. Persoalannya adalah prioritas.
Ketika sebagian masyarakat membutuhkan air bersih, pemerintah dituntut menunjukkan keberpihakan yang nyata. Ketika BPBD harus mendistribusikan air ke sembilan kecamatan, koordinasi lintas sektor semestinya menjadi perhatian utama.
Pangandaran boleh merayakan hari jadinya, pangandaran boleh mengangkat budaya lokal, pangandaran boleh membangun kebanggaan daerah, tetapi jangan sampai gemerlap panggung lebih terang daripada persoalan rakyat yang sedang meminta air.
Jangan sampai suara musik Carnaval lebih terdengar daripada suara warga yang menunggu tangki air datang. Dan jangan sampai kemeriahan Milangkala justru membuat pemerintah kehilangan fokus terhadap keadaan darurat yang sedang berlangsung.
Saatnya Bupati Citra Membuka Kartu!
Di tengah polemik ini, publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang-benderang: Berapa sebenarnya anggaran yang bersumber dari APBD? Berapa yang berasal dari sponsor atau pihak ketiga? Apa saja kegiatan yang menggunakan fasilitas dan sumber daya pemerintah? Bagaimana strategi penanganan kekeringan? Berapa kebutuhan anggaran untuk distribusi air bersih?
Dan yang paling penting: apakah pemerintah daerah telah memiliki skenario penanganan apabila kekeringan terus berlangsung hingga November bahkan Desember?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan apakah Carnaval harus meriah atau tidak. Sebab pemerintahan bukan hanya soal panggung, baliho, seremoni dan tepuk tangan.
Pemerintahan diuji ketika rakyat berada dalam kesulitan!
Di saat seperti inilah keberpihakan pemerintah terlihat, bukan dari seberapa meriah pesta digelar, melainkan dari seberapa cepat kebutuhan rakyat ditangani. Karena itu, suara Jeje dan keresahan publik patut dijawab bukan dengan seremoni, melainkan dengan data, transparansi, koordinasi, dan tindakan nyata.
Jika memang kondisi kekeringan sudah memasuki level yang membutuhkan penanganan serius, maka konsolidasi lintas perangkat daerah harus segera dilakukan. Air bersih harus menjadi prioritas, penanganan kekeringan harus diperkuat, rakyat jangan dibiarkan menunggu.
Dan jika pemerintah tetap memilih menggelar pesta, maka publik berhak meminta satu hal yang sederhana: jelaskan kepada rakyat, uangnya dari mana, untuk apa, dan mengapa prioritas tersebut dipilih ketika sebagian warga sedang berjuang mendapatkan air. (Melinda)
