Dinilai Tak Seimbang Dengan Kebutuhan Lapangan, LSM Pejuang 24 Kembalikan Bantuan BPBD Kota Pekalongan.

Pekalongan, Jurnal Polisi | Selasa, 27 Januari 2026, dapur umum LSM Pejuang 24 secara resmi mengembalikan bantuan logistik dari BPBD Kota Pekalongan. Keputusan ini diambil karena bantuan yang diberikan dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan riil dapur umum yang setiap hari melayani warga terdampak banjir.

Pengembalian bantuan dilakukan langsung ke Kantor BPBD Kota Pekalongan oleh Humas LSM Pejuang 24, Bang Kirun. Bantuan yang dikembalikan berupa 2 dus mie instan Sarimi, 15 kilogram beras, dan 1 kilogram telur. Jumlah tersebut dinilai tidak proporsional untuk operasional dapur umum yang melayani warga di Pasirkratonkramat dan wilayah terdampak lainnya.

Ketua LSM Pejuang 24, Teguh Hadi Santoso, menegaskan bahwa pengembalian bantuan bukan bentuk penolakan terhadap kepedulian pemerintah, melainkan sikap kritis demi menjaga kualitas penanganan kemanusiaan.

“Dalam situasi bencana, bantuan tidak boleh berhenti sebagai simbol. Ia harus menjadi daya dukung nyata yang selaras dengan skala kebutuhan di lapangan. Ketika bantuan tidak memadai, maka realitas kemanusiaan justru terdistorsi,” tegasnya.

Sementara itu, Bang Kirun menyampaikan bahwa pihaknya juga mencoret formulir bantuan dari BPBD Kota Pekalongan. Langkah tersebut diambil karena bantuan yang diberikan secara fungsional tidak mampu menopang operasional dapur umum, sehingga secara prinsip tidak layak dicatat sebagai bentuk dukungan dalam kondisi darurat.

“Kami memandang bantuan sebagai instrumen tanggung jawab publik. Penerimaan tanpa evaluasi hanya akan menurunkan standar kecukupan dalam penanganan bencana. Mengembalikan bantuan ini adalah sikap jujur agar kebijakan kemanusiaan tetap rasional dan berpihak pada kebutuhan nyata,” ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan bencana menuntut keberanian untuk melakukan evaluasi terbuka, termasuk keberanian menyatakan bahwa sesuatu belum cukup.

LSM Pejuang 24 berharap langkah ini menjadi refleksi bersama agar penanganan banjir di Kota Pekalongan tidak terjebak pada formalitas administratif, melainkan benar-benar berorientasi pada kebermanfaatan nyata bagi warga terdampak.

NASECHON Kaperwil eks Karesiden Pekalongan