Baru Hitungan Jam Selesai Di Kerjakan, Jalan Hotmix Di Kelurahan Indrapura Kota Sudah Pada Retak

Batubara,jurnalpolisi.co.id – Lebih dari 18 tahun dalam penantian Masyarakat jalan Syarifudin kelurahann Indrapura kota kecamatan air putih kabupaten batubara.

Yang mana harapan masyarakat dapat  terpenuhi di era kepemimpinan bupati “BAHARUDIN SIAGIAN”

Yakni impian masyarakat yang diharapkan selama ini diperbaiki nya jalan Syarifudin tersebut.

Namun sangat di sesalkan oleh masyarakat pengerjaan pengaspalan jalan tersebut sepanjang lebih kurang dengan panjang 220meter dengan lebar di perkirakan 3,5 meter di kerjakan asal jadi oleh  kontraktor.

Salah seorang yang di duga pengawas dari dinas PUTR Kab, batubara di lokasi proyek saat di konfirmasi oleh warga setempat mengatakan :

Dan di tanya apakah bisa dalam kondisi jalan basah dan di genangi air seperti ini kita lakukan pengaspalan, lantas dia menjawab memang gak di benarkan bang, lantas mengapa di kerjakan, dia menjawab keadaan mendesak bang. Dan disini masyarakat juga bertanya mana plak proyek knapa gak di pasang, lantas dia menjawab ini anggaran pemeliharaan bang jadi gak perlu pakai plank, jawab nya.

Dalam hal ini 18 tahun lebih masyarakat menantikan pembangunan jalan tersebut namun setelah di bangun jalan tersebut tidak bermutu dan tidak berkualitas seperti yang di harapkan warga setempat.

Berdasarkan hasil pantauan awak media di saat pengerjaan pada 13 November 2025, pukul 09, 30 dan selesai pukul 12,00  lokasi tersebut banyak di genangi air dan langsung di Hotmix tanpa di keringkan terlebih dahulu.

Sekira pukul 14,00 awak media melintas di lokasi yang baru selesai di kerjakan dan jelas terlihat ada 3 titik lokasi yang berdekatan sudah pada retak”.

Dalam hal ini masyarakat merasa kecewa dan kesal sebagai mana yang di harapkan jalan tersebut seharus nya BERMUTU DAN BERKUALITAS namun baru hitungan jam saja  jalan sudah pada retak, gimana kalau hitungan bulan mgkn sudah hancur total.

Menurut ketentuan teknis dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Jalan, serta Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 (Direktorat Jenderal Bina Marga), pelaksanaan pekerjaan lapisan aspal panas (hotmix) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Permukaan dasar (base course) harus bersih, kering, dan bebas dari genangan air.

2. Suhu hamparan aspal panas minimal 135°C dan tidak boleh terkena air selama proses penghamparan.

3. Pekerjaan harus dilakukan di bawah pengawasan konsultan pengawas dan penanggung jawab teknis (PPTK).

Apabila pekerjaan dilakukan dalam kondisi berair, maka ikatan antara lapisan aspal dan permukaan jalan akan gagal, menyebabkan retak dini, pengelupasan, dan kerusakan struktural dalam waktu singkat di karenakan tidak saling mengikat.

Dengan demikian, pengerjaan yang dilakukan di jalan Syarifudin Indrapura kota jelas cacat mutu dan tidak memenuhi syarat teknis konstruksi jalan nasional maupun daerah.

Tidak adanya papan proyek di lokasi merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Papan informasi wajib dipasang untuk menunjukkan :

Nama kegiatan dan sumber anggaran,

Nilai kontrak,

Nama pelaksana dan pengawas,

Waktu mulai dan selesai proyek.

Tanpa papan proyek, publik tidak dapat mengawasi jalannya pekerjaan dan potensi penyelewengan anggaran menjadi terbuka lebar.

Lebih parahnya lagi, tidak tampak kehadiran konsultan pengawas di lapangan. Padahal, setiap proyek konstruksi wajib diawasi oleh tenaga ahli bersertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 59 ayat (4), yang menegaskan:

> “Penyedia jasa konstruksi wajib menjamin mutu hasil pekerjaan sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K3).”

Ketidakhadiran pengawasan di lapangan memperkuat dugaan bahwa proyek tersebut dilaksanakan asal jadi dan tanpa kendali mutu.

Salah seorang warga kelurahan Indrapura kota yang diwawancarai awak media menyampaikan kekesalannya :

> “Gak betul ini pengerjaan jalan yang dihotmix ini, asal jadi. Kami warga gak tahu proyek dari mana, gak ada papan informasi. Jalan masih berair tetap dihotmix, jelas kualitasnya gak bisa dijamin kekuatannya. Kalau begini, pihak kontraktor cuma cari untung tanpa mikirin kualitas pembangunan,” ujar warga dengan nada kesal.

Menyikapi temuan tersebut, awak media mendesak Bupati Batubara Baharudin Siagian untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek. Pemerintah daerah wajib menindak tegas pelaksana proyek yang melanggar SOP dan aturan hukum, serta memberikan sanksi administratif dan hukum kepada kontraktor dan pejabat yang lalai.

Sesuai Pasal 94 Perpres No. 16 Tahun 2018, kontraktor yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan :

Peringatan tertulis,

Penghentian sementara pekerjaan,

Pemutusan kontrak,

Pencantuman dalam daftar hitam (blacklist).

Apabila ditemukan adanya kerugian keuangan negara, maka pelaksana proyek dan pejabat yang terlibat dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman penjara hingga 20 tahun.

Proyek pembangunan jalan adalah wajah nyata pemerintah di mata rakyat. Namun jika proyek dikerjakan tanpa papan informasi, tanpa pengawasan, dan tanpa memperhatikan mutu, maka yang tersisa hanyalah jalan rusak dan kepercayaan publik yang runtuh.

Batubara butuh pembangunan yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab bukan proyek asal jadi yang hanya memperkaya segelintir pihak.

Pembangunan bukan soal seberapa cepat aspal dihampar, tapi seberapa jujur dan berkualitas hasilnya.

(Zulmarpaung)