Kepala Desa Cikahuripan Dukung Penuh Program Koperasi Merah Putih Presiden Prabowo

Jurnalpolisi.co.id-Bandung Barat, 14 Oktober 2025 – Jurnalis Jurnal Polisi Pers melakukan kunjungan ke Kantor Desa Cikahuripan yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kunjungan tersebut, wartawan Jurnal Polisi Pers, Dian, berkesempatan melakukan wawancara eksklusif dengan Kepala Desa Cikahuripan, Bapak Oman Haryanto.

Suasana wawancara berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kepala Desa Oman Haryanto dikenal sangat terbuka dan bersahabat dengan para awak media, termasuk tim dari Jurnal Polisi Pers.

Dalam sesi wawancara, pembahasan berfokus pada sistem pengawasan dan monitoring Koperasi Merah Putih, yang merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Oman Haryanto, pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengawasan dan pemantauan kinerja koperasi, agar tujuan utama program ini dapat tercapai dengan baik di tingkat desa.

> “Kami di tingkat desa berkomitmen untuk memastikan Koperasi Merah Putih berjalan sesuai arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga yang menjadi anggota koperasi. Karena sejatinya koperasi itu didirikan untuk menyejahterakan para anggotanya,” ujar Oman Haryanto.

Ia menambahkan, dirinya sebagai kepala desa terus mendorong agar masyarakat Desa Cikahuripan ikut bergabung menjadi anggota koperasi.

> “Saya selalu menghimbau kepada warga Cikahuripan agar masuk menjadi anggota koperasi supaya hasilnya bisa dinikmati oleh semua anggota,” tambahnya.

Lebih lanjut, Oman Haryanto menjelaskan bahwa dengan adanya Koperasi Merah Putih, perekonomian warga desa diharapkan semakin berkembang dan mandiri. Program ini, lanjutnya, merupakan langkah strategis Presiden Prabowo dalam menekan kesenjangan sosial dan memperkuat ekonomi kerakyatan.

Dengan semangat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah desa, Kepala Desa Cikahuripan berharap program ini dapat berjalan optimal dan menjadi contoh bagi wilayah lain dalam mendukung program ekonomi nasional yang berkeadilan sosial.

Landasan Konstitusional Ekonomi Kerakyatan

Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan sosial dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ayat demi ayatnya menegaskan pentingnya asas kebersamaan, kemandirian, dan pemerataan hasil pembangunan:

1. Ayat (1) – Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

2. Ayat (2) – Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Ayat (3) – Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya mencakup:

Demokrasi ekonomi, di mana rakyat berperan aktif melalui koperasi dan usaha bersama.

Keadilan sosial, dengan arah pembangunan untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kemandirian ekonomi nasional, agar rakyat menjadi pelaku utama pembangunan.

Dengan demikian, amanat UUD 1945 menjadi fondasi kuat bagi pemerintah pusat hingga pemerintah desa dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Dian jp red)