GUNUNG MAS, Jurnalpolisi.co.id –
Di jantung Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Bereng Balawan, asa Kelompok Tani Tetesan Permata, yang didirikan dengan SK Bupati Gunung Mas Nomor 224 Tahun 2010 dan SK Menteri LHK Nomor 6627 (P9) Tahun 2021, terancam pupus. Kelompok tani hutan yang beranggotakan 190 orang ini harus menyaksikan lahan adat mereka dicaplok oleh PT Agrolestari Sentosa, sebuah perusahaan sawit raksasa.
Ironisnya, penyerobotan ini terjadi di luar izin lokasi perusahaan (ILOK 2013), merampas tanah yang menjadi sumber penghidupan puluhan keluarga petani. Frenky Andry Tomy, sekretaris kelompok tani, dengan getir menunjukkan peta dari Kementerian LHK dan ATR/BPN yang jelas-jelas memisahkan wilayah konsesi perusahaan dengan hutan masyarakat. Namun, fakta ini seolah tak berarti di hadapan mesin-mesin berat yang terus menggusur.
“Tanaman karet, rotan, sayuran hutan, hingga obat-obatan tradisional kami dirusak. Padahal, KPHP Kahayan Tengah sudah menegaskan wilayah itu bebas dari konsesi. Tapi perusahaan tetap masuk,” ungkap Frenky.
Kelompok Tani Tetesan Permata tak menyerah. Pada 8 dan 9 September 2025, mereka melaporkan kasus ini ke Komnas HAM, Dir. PPP Kehutanan (GAKKUM), OMBUDSMAN, dan KPK. Sebelumnya, GAKKUM Kehutanan sempat turun ke lapangan, namun hasilnya tak pernah sampai ke tangan petani. Proses hukum yang sempat bergulir di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Negeri Gunung Mas pun seolah menguap tanpa kejelasan.
Kini, para petani Bereng Balawan terpaksa beralih menjadi buruh sawit di tanah yang seharusnya menjadi milik mereka. Mimpi anak-anak mereka tentang hutan yang lestari telah digantikan oleh hamparan sawit yang tak berujung.
“Kami hanya ingin tanah ini kembali. Kami bukan melawan pembangunan, tapi mempertahankan hidup,” lirih Amin, seorang petani yang suaranya mewakili jeritan seluruh anggota Kelompok Tani Tetesan Permata.
Kasus Kelompok Tani Tetesan Permata adalah potret buram ketidakadilan agraria yang masih menghantui Indonesia. Di tengah ambisi pembangunan, suara masyarakat adat dan petani kecil seringkali terabaikan, tergilas oleh kepentingan korporasi dan lemahnya penegakan hukum. Sampai kapan pintu keadilan akan terbuka bagi mereka?
(Hariyoso).
