Kabupaten Bandung Jurnal polisi.co.id– Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyelenggarakan Sosialisasi Indeks Desa Tahun 2025 di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Rabu (21/5/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 270 desa dan 31 kecamatan dengan peserta dari unsur Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan serta petugas pemutakhiran data. Salah satu agenda utama adalah pengunggahan hasil input manual ke sistem daring Indeks Desa sebagai bagian dari tahapan pendataan.
Hadir dalam acara tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Bandung H. Ruli Hadiana yang mewakili Bupati Bandung, Kepala DPMD Kabupaten Bandung H. Tata Irawan Subandi, serta perwakilan Kementerian Desa, Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Jawa Barat, dan sejumlah narasumber lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Bandung dalam memperkuat tata kelola pembangunan desa yang berbasis data.
Dalam sambutannya, Ruli Hadiana menegaskan pentingnya pemetaan kondisi desa secara komprehensif dan terukur. Menurutnya, pendataan Indeks Desa yang kini berbasis enam dimensi—layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa—akan menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Tata Irawan Subandi menjelaskan bahwa Indeks Desa merupakan instrumen nasional tunggal dalam mengukur kemajuan dan kemandirian desa. Perubahan dari sistem sebelumnya yang menggunakan beberapa indeks menjadi satu indikator terpadu akan menyelaraskan persepsi antar-kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan pembangunan desa.
Diharapkan, seluruh desa di Kabupaten Bandung dapat melakukan pendataan dengan akurat dan lengkap. Data tersebut akan menentukan status desa, mulai dari sangat tertinggal hingga mandiri, yang akan berpengaruh langsung terhadap arah kebijakan, program intervensi pembangunan, hingga pengalokasian Dana Desa. Pemkab Bandung menargetkan agar desa-desa semakin kuat, mandiri, dan sejahtera sebagai poros utama pembangunan daerah.***
DARMANTO-INVESTIGASI (JP)
