Izin Objek Wisata Diduga Dipindahtangankan Tanpa Sepengetahuan Pemda, Disbudpar dan DPMPTSP Diminta Turun Tangan

Banyuwangi, //jurnalpolisi.co.id_Dugaan pengalihan izin usaha objek wisata kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menjadi perhatian dan perlu mendapatkan pemeriksaan dari instansi terkait.

Persoalan ini menyangkut kepastian hukum administrasi perizinan, khususnya apabila izin usaha pariwisata yang semula diterbitkan atas nama pemilik atau badan usaha tertentu kemudian digunakan oleh pihak lain untuk menjalankan kegiatan usaha.

Berdasarkan konfirmasi Santoso pengelolah object wisata Suwiss pada hari Minggu, 22/11/2026, 10:40 di objek wisata ketika menjawab pertanyaan anggota BP3RI masalah over booking perijinan dari pemilik yang lama pada yang baru, masalah UKL UPL/ AMDAL Santoso menjawab :” Saya hanya pengelolah objek wisata Suwiss, saya tidak bisa menjawab, yang bisa mengkonfirmasi adalah Eko (Tim Kuasa Hukum Perhutani,” katanya singkat

Pengalihan kepemilikan aset, pengelolaan objek wisata, dan pengalihan izin usaha merupakan tiga hal berbeda yang harus diperiksa berdasarkan dokumen serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Banyuwangi bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Perhutani Banyuwangi Barat diminta turun tangan untuk memastikan status legalitas objek wisata tersebut.

Pemeriksaan diperlukan guna mengetahui apakah perubahan pengelola maupun pemegang izin telah dilaporkan dan disesuaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara identitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen perizinan dengan pihak yang menjalankan kegiatan usaha, pemerintah daerah perlu melakukan klarifikasi dan pengawasan sesuai kewenangannya.

Hal tersebut penting agar tidak terjadi penggunaan legalitas usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan berusaha.

Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban usaha pariwisata, termasuk standar usaha dan persyaratan lingkungan, tetap dipenuhi oleh pihak yang menjalankan kegiatan wisata.

Minta Transparansi Status Perizinan, ebagai bentuk kontrol sosial, masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai status perizinan objek wisata melalui mekanisme permohonan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Disbudpar diharapkan memberikan penjelasan mengenai status pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, sedangkan DPMPTSP diminta melakukan pengecekan kesesuaian data perizinan melalui OSS.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran administrasi, instansi berwenang diharapkan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini disusun, dugaan pengalihan izin tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan dokumen dari pihak terkait. Pihak pemilik izin awal maupun pengelola baru juga perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.

Transparansi perizinan menjadi penting agar penyelenggaraan usaha pariwisata berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat maupun daerah.

pewarta ( imron)

Tinggalkan Balasan