TIM INVESTIGASI Hutan Produksi Tetap di Teluk Mega Rohil Diduga 5 Tahun Jadi Tambang Galian C Ilegal, Warga Sebut Milik Tahir

ROKAN HILIR, RIAU Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kepenghuluan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, diduga dirusak dan digunduli untuk dijadikan lokasi tambang galian C tanah dan pasir ilegal. Aktivitas tersebut diduga sudah berlangsung selama 5 tahun dan masih berjalan hingga kini.

Lokasi yang dimaksud berada di Jalan Menggala Km 4, Simpang RM Tiga Putri. Berdasarkan pantauan, di lokasi tersebut terlihat 2 unit excavator beroperasi setiap hari untuk mengeruk tanah dan pasir. Material hasil galian kemudian diangkut menggunakan puluhan truk keluar dari lokasi. Di lokasi tambang, warga menyebut tidak ditemukan plang nama perusahaan, plang izin, maupun informasi perizinan lainnya.

Padahal, lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan dengan status Hutan Produksi Tetap, yang dalam peta kawasan hutan masuk zona kuning. Artinya, kawasan tersebut tidak bisa digali sembarangan tanpa izin.

Camat Ngaku Belum Tahu, Penghulu: Pernah Kami Suruh Tutup

Saat dikonfirmasi awak media di Kantor Camat, Camat Tanah Putih Doni Siregar mengaku belum mengetahui adanya informasi tambang ilegal tersebut.

“Saya belum mengetahui informasi tambang ilegal tersebut, apalagi saya masih sekitar 7 bulan menjabat camat, perihal perizinan tidak melalui kecamatan lagi,” ungkapnya.

Sementara itu, Penghulu Teluk Mega Safrizal SH yang dikonfirmasi pada Kamis, 19 November 2026 di kantornya, menyebut tambang tersebut diduga tidak memiliki izin.

“Sepertinya tidak berizin bang, dulu pernah beberapa kali kami kepenghuluan dan Bhabinkamtibmas ke lokasi dan mereka tidak bisa menunjukkan perizinannya, lalu kami suruh tutup, tapi setelah kami pulang mungkin mereka beroperasi lagi,” jawab Safrizal.

Pernyataan Penghulu tersebut memperkuat dugaan warga bahwa aktivitas tambang di kawasan Hutan Produksi Tetap tersebut berjalan tanpa dokumen perizinan yang sah. Padahal, untuk menambang di kawasan hutan, pelaku wajib memiliki IUP dari ESDM dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Menteri Kehutanan, serta Persetujuan Lingkungan.

Warga Sebut Kegiatan Diduga Milik Tahir

Dari keterangan warga di sekitar lokasi, kegiatan tambang galian C tersebut diduga milik seorang pria yang disebut dengan nama Tahir. Dan dikenal dekat dengan petinggi APH di Rohil.
Namun hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi Tahir untuk meminta klarifikasi dan hak jawab atas dugaan tersebut.

Redaksi menegaskan, penyebutan nama tersebut masih dalam tahap dugaan. Asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga ada proses hukum dan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

UU yang Diduga Dilanggar dan Sanksi Pidana

Jika terbukti tidak memiliki izin, kegiatan tersebut diduga melanggar sejumlah UU sekaligus, bukan hanya satu pelanggaran:

Tambang tanpa izin, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar,
UU Minerba Pembeli dan penampung: Yang membeli, menampung, memanfaatkan, mengangkut, atau memperdagangkan hasil tambang ilegal diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp100 miliar.

UU Kehutanan Tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Pasal 50 ayat (3) huruf g jo. Pasal 38 ayat (3) UU No.41 Tahun 1999 melarang kegiatan eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang sekarang disebut PPKH.

Setiap orang yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar. Kalau sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup penjara paling

Artinya, tidak adanya plang IUP dan tidak adanya izin itu bukan bukti kecil. Alat berat 2 unit excavator juga bisa disita sebagai barang bukti, bukan sekadar dihentikan.

Warga Mohon Polres Rohil Bergerak Tertibkan melalui media ini, warga Kepenghuluan Teluk Mega memohon kepada pihak Polres Rohil agar segera bergerak dan menertibkan dugaan tambang galian C ilegal tersebut.

Warga menilai, penertiban sudah tidak bisa lagi hanya sampai di tingkat kepenghuluan dan Bhabinkamtibmas, karena sebelumnya lokasi tersebut pernah disuruh tutup namun diduga beroperasi lagi setelah petugas pulang.

“Kami mohon pihak Polres Rohil bergerak tertibkan. Kalau memang tidak berizin, hentikan, sita alat beratnya, dan proses sesuai hukum. Jangan sampai hutan kami habis,” ujar salah seorang warga.

Warga juga mempertanyakan lambannya penindakan oleh Aparat Penegak Hukum di Rokan Hilir, aparat kehutanan, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah 2 Sumatera, serta Dinas Perizinan Pemkab Rohil.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Rohil, Gakkum, dan Dinas Perizinan belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebutkan dalam berita ini.

Tim: investigasi Nasional

Tinggalkan Balasan