Palembang, //Jurnalpolisi.co.id— Pentingnya keterbukaan informasi sebagai pondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 17 hingga 19 November 2026, di Hotel Novotel Palembang & Residence, Sumatera Selatan, dengan mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”.
Acara ini dihadiri oleh Ketua serta seluruh anggota Komisi Informasi di tingkat pusat maupun daerah dari berbagai penjuru tanah air. Sebagai salah satu narasumber utama, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, turut hadir dan membagikan pengalaman sukses penerapan keterbukaan informasi publik di daerah yang dipimpinnya.
Dalam pemaparannya, Achmad Fauzi menyoroti inovasi unggulan yang telah dikembangkan di Kabupaten Sumenep, yaitu SIPINTAR PPID — singkatan dari Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi, Transparan, Akuntabel, dan Responsif. Dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep, sistem ini menyatukan seluruh layanan informasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu portal terpadu. Masyarakat kini tidak perlu lagi berpindah-pindah situs web untuk mencari informasi yang dibutuhkan, melainkan cukup melalui satu pintu akses yang mudah dan cepat.
Lebih dari sekadar menyediakan dokumen, keterbukaan informasi sejati harus mampu mengundang partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat memahami arah kebijakan, memantau penggunaan anggaran, serta turut memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah daerah. Inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk terus memperkuat peran dan keberadaan Komisi Informasi di tingkat kabupaten/kota, mengingat sebagian besar kebutuhan informasi warga justru berada di wilayah daerah masing-masing.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan informasi publik tidak bisa hanya diukur dari banyaknya dokumen yang dipublikasikan. Yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh informasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memahami kebijakan negara, mengawasi jalannya pemerintahan, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan.
“Langkah yang kita tuju adalah dari koordinasi menuju kolaborasi, dari rekomendasi menuju tindakan nyata, dan dari sekadar keterbukaan informasi menuju terwujudnya akuntabilitas publik yang sesungguhnya,” tegas Handoko dalam sambutannya.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam sambutannya menyambut baik terselenggaranya forum nasional ini. Ia menilai Komisi Informasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan lembaga-lembaga publik. Dukungan berbagai pihak sangat diperlukan agar masyarakat semakin memahami hak-haknya dalam memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya.
Kepala Badan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Syahganda Nainggolan, juga menekankan pentingnya membangun kemandirian ruang komunikasi publik nasional di tengah dominasi platform digital global. Keterbukaan informasi yang andal menjadi kunci utama agar informasi pemerintah dapat sampai kepada masyarakat dengan tepat, akurat, dan dipercaya, sekaligus menekan penyebaran informasi yang menyesatkan di ruang digital.
Rangkaian kegiatan Rakornas dan Rakernis ini berjalan dengan berbagai agenda penting, mulai dari seminar nasional yang menghadirkan para pemimpin lembaga tinggi negara dan kepala daerah berprestasi, pembahasan isu-isu strategis secara internal oleh jajaran Komisi Informasi, hingga sidang pleno untuk merumuskan dan menetapkan rekomendasi konkret yang akan menjadi pedoman kerja ke depan.
Diharapkan melalui forum ini, sinergi antara Komisi Informasi pusat dan daerah semakin terjalin kuat, sehingga hak masyarakat atas informasi yang terbuka, transparan, dan akuntabel dapat terpenuhi secara lebih baik di seluruh Indonesia.
(NONONG JP)
