JPKARO — Selasa, (17/11/2026) Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menerbitkan surat penutupan jalur pendakian Gunung Sinabung dan penataan kawasan Gunung Sibayak menuai sorotan. Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) SUMUT-ACEH, Rudi Surbakti, mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut setelah menemukan kondisi jalur di kawasan Gunung Sibayak yang dinilai mengalami kerusakan, bahkan terdapat alat berat jenis excavator yang disebut-sebut telah masuk hingga mendekati kawasan kawah.
Rudi menilai kebijakan penutupan jalur yang mengatasnamakan pemulihan ekosistem, penataan, serta peningkatan akses jalur pendakian Gunung Sibayak justru menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, selama masa penutupan, kondisi kawasan yang seharusnya dipulihkan malah terlihat mengalami perubahan fisik yang memprihatinkan.
Melalui keterangan persnya, Rudi Surbakti menyampaikan bahwa penutupan jalur pendakian yang telah berlangsung sekitar satu bulan tidak menunjukkan hasil sebagaimana tujuan yang disampaikan pemerintah.
“Situasi Gunung Sibayak yang ditutup melalui surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan alasan pemulihan ekosistem, penataan, dan peningkatan akses jalur justru memperlihatkan kondisi yang berbanding terbalik. Jalur yang sebelumnya dapat dilintasi kini terlihat terobrak-abrik dan tidak beraturan. Ditambah lagi keberadaan excavator yang hingga saat ini belum kami ketahui secara jelas peruntukannya,” ujar Rudi.
Ia juga mempertanyakan dasar hukum dan izin penggunaan alat berat di kawasan tersebut. Menurutnya, aktivitas penggunaan excavator di kawasan hutan tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus memiliki dasar perizinan serta pengawasan dari instansi berwenang.
Rudi mengingatkan bahwa kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan memiliki dasar hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1988 tertanggal 19 November 1988, dengan luas kawasan sekitar 51.600 hektare. Kawasan tersebut mencakup sejumlah kawasan hutan, di antaranya Sibayak I dan II, Simancik I dan II, serta Sinabung. Pengelolaannya berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui UPTD Tahura Bukit Barisan.
Atas kondisi tersebut, Rudi secara tegas meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengevaluasi kebijakan perpanjangan penutupan jalur pendakian Gunung Sinabung pada tahap kedua. Ia bahkan mendesak agar kebijakan tersebut dibatalkan apabila tidak disertai evaluasi dan penjelasan yang transparan mengenai kondisi kawasan.
“Penutupan tahap pertama yang diberlakukan mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026 kami nilai belum menunjukkan keberhasilan sebagaimana tujuan yang disampaikan. Faktanya, kondisi kawasan Gunung Sibayak justru memunculkan banyak pertanyaan, mulai dari kerusakan jalur hingga keberadaan excavator. Lantas, apa dasar pemerintah memperpanjang penutupan jika persoalan di lapangan belum dijelaskan secara terbuka?” tegasnya.
Lebih lanjut, Rudi menyatakan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius apabila ditemukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan.
Pihaknya berencana menelusuri seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas di kawasan Gunung Sibayak, termasuk pihak yang memberikan izin, pelaksana kegiatan, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengelolaan kawasan tersebut.
“Situasi yang terjadi saat ini tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Kami akan menelusuri seluruh pihak yang berkaitan dan meminta pertanggungjawaban sesuai kewenangannya apabila ditemukan pelanggaran. Jangan sampai kebijakan yang seharusnya bertujuan memulihkan ekosistem justru membuka ruang bagi aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan,” tutup Rudi Surbakti.
(Indi)
