SUMENEP, Jurnalpolisi.co.id — Kualitas pekerjaan pengaspalan di Desa Babbalan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumenep, menjadi sorotan setelah tim media kembali melakukan investigasi lapangan dan menemukan kondisi jalan yang mulai mengalami kerusakan. Lapisan aspal terlihat terkelupas, bahkan di sejumlah bagian mulai ditumbuhi rumput, padahal pekerjaan tersebut masih tergolong baru.
Ironisnya, pekerjaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa) dengan nilai anggaran sebesar **Rp100 juta** tersebut justru menunjukkan kondisi yang memunculkan tanda tanya besar terhadap kualitas pelaksanaannya.
Berdasarkan hasil penelusuran, tim media menemukan prasasti pekerjaan yang mencantumkan nominal anggaran Rp100 juta. Namun, kondisi fisik jalan yang mulai rusak menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas material, ketebalan aspal, proses pemadatan, hingga pengawasan selama pekerjaan berlangsung.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Carek Desa Babbalan belum memberikan penjelasan substantif dan justru mengarahkan tim media untuk menghubungi bendahara desa.
Sementara itu, bendahara desa menyampaikan bahwa pekerjaan pengaspalan tersebut akan segera diperbaiki.
Pernyataan tersebut tentu patut menjadi perhatian. Sebab, proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik semestinya menghasilkan pembangunan berkualitas dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan, bukan justru mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Salah seorang aktivis yang menyoroti persoalan ini melontarkan kritik keras terhadap kondisi pekerjaan tersebut.
Menurutnya, kerusakan proyek yang masih tergolong baru tidak boleh hanya diselesaikan dengan janji perbaikan tanpa adanya evaluasi terhadap penyebab kerusakan.
“Jangan sampai anggaran pembangunan justru menjadi ladang mencari keuntungan dengan mengorbankan kualitas pekerjaan. Kalau proyek senilai Rp100 juta baru dikerjakan tetapi sudah terkelupas dan ditumbuhi rumput, patut dipertanyakan apakah pelaksanaannya benar-benar sesuai spesifikasi atau hanya sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar Inspektorat tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil pekerjaan.
Tim media bersama lembaga menegaskan tidak akan berhenti pada temuan lapangan tersebut. Dalam waktu dekat, persoalan ini akan ditindaklanjuti melalui laporan resmi kepada Inspektorat Kabupaten Sumenep untuk meminta pemeriksaan terhadap pekerjaan pengaspalan Desa Babbalan yang menggunakan anggaran BKK Desa sebesar Rp100 juta.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara realisasi pekerjaan dengan RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sebab, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pekerjaan yang direalisasikan dengan spesifikasi dan anggaran yang dipertanggungjawabkan, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
**Kini pertanyaannya, apakah kerusakan tersebut murni persoalan teknis yang menjadi tanggung jawab pelaksana, atau terdapat persoalan lain dalam proses pengerjaan dan pengawasannya?**
Inspektorat Kabupaten Sumenep diharapkan segera melakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan agar penggunaan uang publik benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Tim media juga tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada PJ Kepala Desa Babbalan, bendahara desa, serta pihak pelaksana pekerjaan demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan.
(Deddy -JP)
