KADES DESA MULYA JAYA DIDUGA TIDAK TRANSPARAN DALAM PENGGUNAAN APBDES

Jurnal polisi co.id Garut
Kepala Desa Mulya jaya Kecamatan Banjar Wangi , Kabupaten Garut diduga tidak transparan dalam penggunaan APBDes Tahun 2021,, Kamis 25 November 2021

Dana desa (DD) yang dikuncurkan oleh pemerintah pusat kepada semua desa di seluruh indonesia adalah demi kepentingan masyarakat, bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi di tingkat desa.

Pantauan awak media di Kantor Desa Mulya Jaya bahwa ditemukan tidak adanya papan informasi penggunaan APBDes Tahun 2021, sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah Desa wajib memasang dan publikasi anggaran Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD), Publikasi ini dilakukan sebagai bentuk transfaransi informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri. No. 73 Tahun Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Saat awak media masuk ruangan desa ternyata hanya ada 1 orang perangkat yang ada dan ketika di tanya perihal papan inpormasi tidak memberikan penjelasan sama sekali,
Untuk kita ketahui bersama bahwa Masyarakat butuh mengetahui secara pasti anggaran Desa dan peruntukannya sehingga dengan adanya papan publikasi .

masyarakat diharapkan mengerti, mengetahui dan ikut mengawasi pembangunan di Desa masing -masing. Belum semua masyatakat mengetahui status Dana Desa Bahwa Dana Desa pada hakekatnya adalah milik masyarakat dimana aparat Desa diberi tugas untuk mengelolanya dengan baik dan transparan.

bahwa penggunaan APBDes harus terbuka, transparan sehingga Desa wajib memasang papan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat atau publik Itu wajib harus ada, jika itu tidak di publikasikan desa secara transparan melalui papan informasi, berarti Kepala Desa tersebut sudah melanggar aturan yang ada”

“Karena dengan adanya papan informasi penggunaan anggaran tersebut, masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran pada Desa tersebut dan penggunaanya secara transfaran”tambahnya.

Untuk pengawasan di lapangan, menteri Desa PDTT telah mengintruksikan dan mewajibkan setiap kepala Desa untuk memasang papan pengumuman yang berisikan laporan mengenai semua hal yang berkaitan dengan DD Dan ADD mulai dari besar Dana yang diterima hingga penggunaan Dana yang terealisasi secara rutin bahkan menteri Desa PDTT akan memberikan sanksi ketika tidak memasang papan pengumuman, namun tidak semua Kepala Desa mengindahkan hal ini salah satu contoh misalnya Desa Mulya Jaya Kecamatan Banjar Wangi Kabupaten Garut.

Tindakan yang Kurang transparan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mulya Jaya Kecamatan Banjar Wangi Kabupaten Garut itu dinilai kurang tepat, mengingat bahwa Pemerintah Desa merupakan perpanjangan tangan Dari pemerintah Daerah dan Pusat dengan demikian agar Pemerintah Desa Mulya Jaya memasang Baleho/Papan Informasi DD Dan ADD sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran Desa agar tidak menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan masyarakat apalagi kepala desa mulya jaya ini sebagai ketua apdesi kecamatan Banjar wangi yg harus memberi contoh bagi kepala desa yang lain.

Dari hasil penelusuran awak media ini, diduga Kepala DesaMulya jaya Kecamatan Banjar wangi Kabupaten Garut menyalahgunakan wewenang dan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku sehingga adanya dugaan memonopoli ADD Tahun 2021. Dengan ini meminta agar instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan khusus kepada Kepala desa Pamulihan agar tidak menimbulkan kerugian negara.

Rahmat jp Garut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

nine + 1 =