AKTIVIS DAN TOKOH CIAMIS KOMENTARI DUGAAN KELALAIAN RSUD CIAMIS YANG BERPOTENSI RUGIKAN HAK PASIEN

JP/CIAMIS : Beberapa Aktivis pergerakan, pengamat sosial dan kebijakan pemerintah Kabupaten Ciamis buka suara terkait pemberitaan Media Jurnal Polisi pada hari Sabtu (9/10/2021) dengan judul “Lalai Dalam Melaksanakan Kewajibanya, RSUD Ciamis Berpotensi Rugikan Hak Pasien”.

Prima.MT Pribadi, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Ciamis, ditemui Media Jurnal Polisi disela kegiatanya pada hari Selasa (13/10/2021) menyampaikan bahwa pihak RSUD harus bisa melaksanakan seluruh kewajiban mereka baik yang sudah diatur oleh Permen maupun aturan-aturan yang lainya, agar tempat layanan kesehatan ini benar benar bisa melayani masyarakat secara baik.

” Hak-hak pasien yang belum dipenuhi oleh manajemen RSUD harus diberikan, baik itu berupa jasa pelayanan yang memenuhi standar pelayanan minimal, fasilitas dan peralatan kesehatan yang layak maupun perlengkapan penunjang yang harus disiapkan dan merupakan hak pasien harus diberikan secara penuh,” ujar Prima.

Menurutnya Dinas Kesehatan juga harus tanggap dan segera mengevaluasi kinerja pihak manajemen RSUD dalam kontek pembinaan. “Dinkes berkewajiban untuk melakukan pembinaan 2 kali dalam setahun kepada tiap rumah sakit. Jika ditemukan ada hal-hal yang dianggap melanggar regulasi atau aturan yang ada dan merugikan hak pasien harus segara ditindak dengan melibatkan atau berkonsultasi dengan pihak inspektorat,” tandasnya.

Tidak diberikanya hak pasien berupa air mineral bagi pasien dikelas II dan kelas III oleh RSUD memunculkan segudang tanya bagi Prima. “Pengadaan air mineral bagi pasien itu dianggarkan apa tidak, kalau ternyata dianggarkan tapi barangnya tidak diberikan kepada pasien maka itu adalah penggelapan. Namun jika tidak dianggarkan namun itu merupakan kewajiban rumah sakit dan hak pasien, kok bisa terjadi seperti itu,” tanya Prima.

Pernyataan lebih keras disampaikan oleh Epi Wahyudi mengomentari hal tersebut, Ia berpendapat bahwa RSUD bisa dijerat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen baik secara pidana penjara maupun pidana denda. “Jangan permainkan hak masyarakat yang menjadi pasien RSUD,” kata Epi.

Dirinya juga menjelaskan bahwa selain ancaman pidana, RSUD Ciamis juga dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat digugat secara perdata. “Merujuk pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,” tambah Epi.

Epi juga meminta pihak RSUD untuk tidak menganggap sepele permasalahan ini karena bisa menjadi bola liar yang tidak baik bagi berjalanya pelayanan RSUD Ciamis. “RSUD Ciamis harus mengambil langkah cepat dan segera menyelesaikan polemik ini dan langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui secara jantan kesalahan yang sudah dilakukan, kemudian meminta maaf kepada seluruh warga Ciamis, mengganti rugi kepada pasien serta berjanji untuk memperbaikinya dengan cepat,” kata Epi.

Sementara itu Toni Ichlas, tokoh masyarakat Ciamis, mengemukakan bahwa secara kasat mata dirinya dan juga mewakili pandangan masyarakat umum kebanyakan tidak melihat adanya pelanggaran di RSUD, bukan tidak ada namun karena ketidaktahuan masyarakat saja bahwa di situ ada pelanggaran. ” Jika memang ada kekurangan yang mengakibatkan pelanggaran sejatinya harus diperbaiki dan pihak rumah sakit jangan alergi dengan adanya kritik atau koreksi dari masyarakat maupun pemberitaan media,” ungkap Toni.

Toni juga menyampaikan bahwa dirinya sering melihat adanya beberapa kesalahan yang dilakukan oleh rumah sakit, diantaranya ada hal yang seharusnya gratis tapi pada prakteknya tetap harus dibayar. “Jangan mengelabui masyarakat atas ketidaktahuan mereka,” ujarnya.

Ia juga mengkritik RSUD akan keberadaan barang-barang yang kurang bermanfaat disekitar areal rumah sakit yang disimpan begitu saja sehingga terlihat semerawut. “Sebaiknya ada gudang khusus untuk menyimpan barang tersebut jangan digeletakan begitu saja,” kata Toni.

Toni juga berharap agar perlengkapan rumah sakit yang rusak seperti ct scan, rontgen panoramic dan peralatan lainya yang rusak harus segera diperbaiki. “Peralatan tersebut kan sangat dibutuhkan, memang biaya perbaikan kedua alat tersebut mahal namun akan lebih mahal kalau barang tersebut dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Dirinya juga merisaukan terlalu banyaknya karyawan umum RSUD Ciamis sementara tenaga ahli bidang kesehatan terlalu sedikit, Ia mencurigai bahwa terjadinya overlap karyawan RSUD karena adanya titipan dari pejabat yang tidak bisa di tolak oleh manajemen RSUD Ciamis. Menurutnya hal ini akan berimbas pada kesejahteraan pegawai rumah sakit itu sendiri.

“Sepengetahuan saya setiap tahun 40% hasil dari pendapatan rumah sakit itu dikembalikan lagi kepada manajemen rumah sakit, salah satunya dipergunakan untuk kesejahteraan karyawan, tapi nyatanya karyawan tetap tidak sejahtera. Hal ini karena terlalu banyak karyawan dan dampaknya akan berimbas pada pelayanan kesehatan menjadi buruk,” papar Toni.

Toni menyarankan agar pihak RSUD Ciamis untuk segera melakukan perbaikan internal yang menyangkut jumlah karyawan, sumber daya manusia, equipment, atitude dan merombak pejabat dilevel Kepala Bagian.

“Secara umum RSUD Ciamis itu sudah bagus dan Direktur RSUD itu orang baik namun di level kabag atau staf inti harus dilakukan perombakan dan diganti dengan orang yang concern, proaktif, memiliki dedikasi dan integritas, memiliki keberanian dan kecakapan, memahami tupoksi dan mampu membangun sinergisitas dengan atasan, sesama dan bawahan. Ini penting jika RSUD pengen lebih baik lagi dan mempunyai tempat di hati masyarakat,” pungkas Toni.

Fyrda.Melinda (kabiro Ciamis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eleven − 7 =