Pemantau Keuangan Negara (PKN) Menggugat Gubernur Kalimantan Barat Dalam Sengketa UU KIP No 14 Tahun 2008 Di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak Kalimantan Barat,(Jurnalpolisi.co.id)
Sidang kasus keterbukaan informasi publik UU No 14 tahun 2008,Acara sidang ini berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan barat Ruang Rapat Badan Anggaran lantai ll,Agenda sidang  Pemeriksaan awal,Dalam rangka sidang proses penyelesaian sengketa informasi publik yang terdapat di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dengan register nomor 005/REG-PSI/9/2021.Sidang Di di pimpin oleh Ketua  Majelis, Rospita Vici Paulyn,Anggota Majelis Lufti Faurusal Hasan,M Darusalam Serta Mediator Chatarina Pancer Istiyani,Syarif Muhhamad Herry,Anggara Raamadhan.Selasa,12/10/21

 *Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara (PKN) Patar Sihotang,SH.M.H. dalam hal ini sebagai pihak penggugat,Menyampaikan kepada awak media ini,”Kami dari team Pemantau Keuangan Negara (PKN),Hari ini sidang tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik antara Pemantau Keuangan Negara dengan badan Publik Gubernur Kalimantan Barat.Persidangan ini di lakukan,Karena kami adalah perhimpunan rakyat selaku Pamantau keuangan negara yang berperan serta dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi,Sesuai dengan amanah PP 43 tahun 2018 dan pasal 42 UU 31 tentang peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

 *Lanjut Patar,Dalam Konteks ini saya sebagai ketua umum berdasarkan laporan team saya yang ada di beberapa kabupaten kota diantaranya Kota Pontianak, Kabupaten Landak,Kabupaten Bengkayang,Kabupaten Kubu Raya serta seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat,Untuk melaksanakan ini kita perlu bukti serta informasi awal dalam bentuk dokumen kontrak yang kita minta dalam pengadaan barang dan jasa Di dinas PUPR,Dinas Pendidikan serta Dinas Perkim Perumahan.

*Perlu kita ketahui bahwa Gubernur atau Provinsi Kalimantan barat ini sudah sering mendapatkan predikat piagam penghargaan tentang keterbukaan informasi publik,Semestinya kita masyarakat sebagai Pemantau Keuangan Negara meminta wujud nyata dari piagam itu,Namun buktinya hari ini kami sampai sidang, Akhirnya kami berpikir hal ini hanya sebuah pencitraan saja,Dan dalam hal ini kami mau tidak mau menggunakan biaya tenaga kami gugat melalui komisi informasi publik yang ada di sini.

 *Harapan kami dalam hal ini,kepada Gubernur dan badan publik yang ada di Kalimantan barat ini”Harus mematuhi dan patuh kepada UU keterbukaan informasi publik yaitu UU 14 tahun 2008,Demikian juga harus menghargai rakyat yang mempunyai hak konstitusi sesuai dengan pasal 28F UUD 1945″Hak berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembang pribadi dan lingkungan sosialnya Serta hak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan,mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia”,Demi apa,Tujuan kita sama menuju pemerintahan yang bersih menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan keinginan para Pejuang dan Pahlawan kita yang telah berjuang memerdekakan negara ini.Pungkas Patar.

Jurnalis :Injil/Team.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × 2 =