MGP Bersama KAK Laporkan Dugaan TIPIKOR di BPNT Tasikmalaya Ke Kejati Jabar

Jurnalpolisi.co.id

Tasikmalaya-Manggala Garuda Putih (MGP) yang didampingi Koalisi Anti Korupsi (KAK), Kamis (8/9), telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Tasikmalaya Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar).

Berkas laporan tersebut diserahkan kepada Kejati Jabar langsung oleh Agus Satria selaku Kepala Biro Investigasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Manggala Garuda Putih.

Menurut Agus, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seolah dijadikan celah bagi para oknum tertentu untuk meraup keuntungan demi memperkaya diri dan kelompoknya. “Itu terlihat dari cara-cara yang dilakukan selama ini sudah keluar jauh dari aturan. Seperti adanya pemaketan sembako, ketidak sesuaiannya harga, harga terkesan di Mark up,” ujarnya saat ditanya Jurnalpolisi co.id tentang Laporannya di Kejati Jabar. Selasa (14/9/21).

Agus menjelaskan, “seandainya para KPM membelanjakan saldo uangnya di pasar atau di warung lokal setempat, tentunya para KPM akan mendapatkan lebih dibanding belanja di E-warung. kenapa demikian? itu karena harga di E-warung tergolong mahal jika dibandingkan dengan harga yang ada dipasaran. harga dipasaran itu sudah mendapat keuntungan yang wajar, bukan tidak wajar,” terangnya.

“Kenapa harga di E-warung tergolong mahal? itu patut diduga karena sengaja sudah di plot oleh pihak perusahaan melalui penawarannya kepada E-warung. Inilah salah satu yang menjadi indikasi adanya dugaan permufakatan oknum tertentu untuk meraup keuntungan dan bagi-bagi kue,” ungkapnya.

Hal itu, lanjut Agus, hanya baru menilai dari sisi harga. Belum lagi ketika menilai dari sisi kualitasnya, khususnya pada komoditi jenis beras. “Apakah ada penurunan kualitas tidak? Premium atau mediumnya?, dan banyak hal lain-lain lagi yang dinilai janggal,” Tuturnya.

“Mengenai tugas pokok dan fungsi serta kinerja pihak terkait yang menangani program BPNT, Khususnya Dinas sosial dan Ketua Tim Kordinasi (TIKOR) Kabupaten, bagaimana fungsi pengawasannya?. Bagaimana pertanggung jawabannya? Permasalahan BPNT di Kabupaten Tasikmalaya bukan hanya baru kemarin, kenapa seolah seperti dibiarkan?. Maka patut diduga adanya main,” tanya Agus menduga-duga.

Maka dari itu, tegas Agus, kepada pihak Kejati Jabar agar segera melakukan penyelidikan hukum terkait laporan pengaduan awal dan penemuan indikasi dugaan adanya peluang tidak pidana korupsi di lingkup pemerintahan kabupaten Tasikmalaya. “Selanjutnya, segera membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya, karena diduga setiap bantuan yang di lakukan pihak penyaluran BPNT khususnya di Kecamatan Pancatengah khawatirkan akan terjadi penyimpangan,” tandasnya.

Hal tersebut dilakukan MGP semata-mata sebagai bentuk rasa kecintaannya terhadap Nusa dan bangsa serta demi untuk mewujudkannya pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (good governance). “Ini merupakan tanggung jawab segenap rakyat Indonesia di setiap tingkatan pranata sosial. Sebab, Korupsi adalah bahaya laten yang merusak mental, bertentangan dengan dogma agama, tatanan sosial, ekonomi dan budaya,” Tutup Agus mengakhiri pembicaraan.

(Tim.jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

six − three =