Dinas Pendidikan Pangandaran Blom Bisa Menentukan Waktu Selesainya Proses dan Sanksi Untuk Oknum ASN Yang Melanggar PP-53

Jurnalpolisi.co.id PANGANDARAN.Berdasarkan Pemberitaan pertama di Jurnalpolisi.co.id yang membuat beberapa pejabat dan Birokasi di pangandaran angkat biacara.

Kamis 18/2/2021,Sekdis dinas Pendidikan kabupaten Pangandaran(M.Agus)Saat diwawancarai jurnalpolisi.co.id ditempat kerjanya,Terkait adanya salah satu ASN(Kepsek Sd Campaka) yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kedisiplinan sesuai dengan peraturan PP 53 tahun 2010.

Menurut Agus,Permasalhan pernikahan kedua kepsek sd campaka sudah dipanggil oleh dinas pendidikan kabupaten pangandaran dan sedang dalam tahap proses.

Saat dimintai stetmen oleh jurnalpolisi.co.id Berapa Lama proses untuk menentukan apakah akan ada sanksi untuk ASN yang melanggar PP 53 tahun 2010 tersebut?Sekdis disdik dengan tenangnya menerangkan.Sampai saat ini belum bisa ditentukan batasan waktu nya,Yang jelas masalah ini sedang dalam tahap proses tandasnya.

Ditempat yang berbeda yuldi Irban 1 inspektorat kabupaten pangandan saat dimintai keterangan melalui pesan whatsap menjelaskan.Pihak inspektorat masih menunggu surat secara tertulis dari dinas pendidikan,Namun sampai saat ini belum juga ada ucapnya.

Hal yang sama pun disampaikan oleh kepala dinas BKSDM(Dani handani)kabupaten pangandaran melalui telepon Celuler kepada jurnalpolisi.co.id Bahwa pihak BKSDM tidak bisa serta merta memanggil ASN yang diduga melanggar PP 53 tahun 2010,Baik terkait kedisiplinan,Etika dll Tanpa adanya surat secara resmi dari dinas terkait atau dinas pendidikan dalam hal ini.

Hal serupa juga disampaikan oleh pihak Asda 3(Suheryana)Pangandaran.Sebagai tupoksi di Asda 3 bidang kepegawaian,Kami tidak bisa melangkah atau mengambil tindakan sebelum adanya dinas terkait(dinas pendidikan)melayangkan surat ke inspektorat dan BKSDM.Setelah adanya surat dari dinas Pendidikan ke inspektorat dan BKSDM,Baru lahk pihak inspektorat dan BKSDM memberikan tembusan terhadap kami.Adapun masalah penentuan apakah sanksi yan g akan diberikan kepada pelanggar PP 53,Itu nanti ada team khusus untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.Namun mekanisme yang harus ditempuh seperti itu,Bahkan dinas pendidikan pun mempunyai hak untuk memberikan pembinaan baik secara Lisan..Lisan..Lisan ataupun tulisan 3 xali.Setelah semua dilakukan namun belum ada juga penylesaian,Maka dinas pendidikan wajib untuk memberikan tembusan kepada pihak inspektorat dan BKSDM untuk proses selanjutnya ungkapnya.

Ditempat yang berbeda,H wowo sebagai Dewan komisi ( D )Saat dikonfirmasi melalui telepon ceculer mengatakan.Atas kejadian ini ,Kami sebagai komisi( D) baru mengetahui dari jurnalpolisi.co.id adanya salah satu ASN(KEPSEK) yang telah melakukan pernikahan kedua diwilayah kabupaten pangandaran sejak tahun 2016 hingga sekarang yang belum ada tindak Lanjutnya.

Lanjut Wowo,Atas Laporan informasi yang disampaikan oleh rekan media jurnalpolisi.co.id hari senin depan akan memanggil kepala dinas Pendidikan kabupaten Pangandaran untuk meminta keterangan yang sebenar nya.Apabila memang hal ini benar adanya,Pasti ASN tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pungkasnya Tim investigasi// jurnalpolisi.co.id/2021/02/18 (Anan-Yeni Am)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 × 4 =